Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerapkan strategi baru dalam melancarkan pembangunan daerah.
Cara itu guna memastikan kelanjutan proyek Pasar Waru agar tidak bernasib sama seperti bangunan pasar di Kecamatan Babulu yang berujung tidak terpakai secara maksimal. Dalam perencanaan kali ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk melibatkan para pedagang secara langsung.
Dialog interaktif dan sosialisasi konsep tata letak bersama pengurus Perhimpunan Pedagang Pasar Waru dijadwalkan bakal bergulir mulai awal tahun mendatang. Partisipatif ini dipandang sangat esensial agar fasilitas publik yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Sekretaris Diskukmperindag PPU, Syamsul Adha, menegaskan pentingnya menyelaraskan perencanaan fisik dengan aspirasi para pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai nanti terjadi kayak di Babulu, kita bangun tiga gedung, satu enggak terpakai, kan sia-sia ini, besar lagi,” tegas Syamsul, Sabtu (31/10/2026).
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada karakteristik operasional Pasar Waru yang bersifat mingguan. Mengingat ritme aktivitas perdagangan hanya berlangsung dua kali dalam sepekan, konsep arsitektur dan tata ruang harus dirancang seawal mungkin agar efisiensi fungsi bangunan tercapai secara prima.
“Nah, itu juga kita pikirkan supaya bangunan ini efektif, efisien, betul-betul kita bangun itu memiliki fungsi,” lanjut Syamsul.
Tidak hanya fokus pada fisik gedung utama, pengerjaan proyek lanjutan ini juga mencakup perbaikan menyeluruh pada sarana pendukung. Penataan yang disiapkan meliputi pelebaran akses jalan, pembenahan sanitasi, perbaikan sistem drainase, penyediaan pasokan air bersih, hingga penyelesaian sarana ibadah musala.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemkab PPU mengajukan estimasi anggaran sebesar Rp15,8 miliar melalui APBN ke Kementerian Perdagangan, serta menyiapkan skema pendampingan APBD sebagai langkah antisipasi.
“Bangunan yang sempat terhenti selama empat hingga lima tahun ini diharapkan bisa segera dirampungkan demi memfasilitasi sekitar 100 pedagang eksisting,” tutup Syamsul. (Adv/d1)
