Sulap Lahan Kosong Jadi Ruang Publik, Pemkab PPU Data Tanah Warga di Petung

Advertorial, Berita22 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah menjajaki pemanfaatan lahan-lahan kosong milik warga yang berada di sepanjang jalan poros untuk disulap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus tempat peristirahatan publik.

Program penataan wajah daerah yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) ini mengadopsi konsep tata ruang yang sebelumnya telah ditinjau langsung oleh kepala daerah saat melakukan lawatan kerja ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

banner 336x280

Lurah Petung, Achmad Ady Fitriady, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, Kelurahan Petung yang dikenal sebagai salah satu pusat keramaian, jalur perlintasan utama, dan titik perputaran ekonomi di wilayah Penajam sangat membutuhkan ruang publik alternatif selain taman alun-alun maupun kawasan wisata pantai untuk tempat bersantai warga bersama keluarga dan kerabat.

“Kami dalam hal ini menyambut positif karena wilayah Petung dengan segala hiruk-pikuk dan perputaran ekosistem ekonomi yang ada di sana butuh tempat yang bisa dinikmati bersama keluarga, bukan hanya pantai tetapi duduk bersantai di pinggir jalan menggunakan fasilitas umum dan penunjang sarana serta prasarana yang memadai,” ujar Achmad Ady Fitriady.

Ia menjelaskan, pihak kelurahan telah dilibatkan dalam rapat koordinasi awal bersama Disperkimtan untuk membantu proses pendataan administratif terhadap lahan-lahan kosong milik warga di tepi jalan provinsi maupun jalur dua.

Pendataan tersebut tidak hanya menyasar wilayah Petung semata, melainkan juga beberapa kelurahan lain yang dilintasi ruas jalan poros kabupaten. Baik itu sebelum atau setelah daerah Petung.

Baca Juga :  Wujudkan Program Asta Cita, Pemkab PPU Gelar Panen Jagung Perdana

Proses pendataan mencakup verifikasi status legalitas lahan, baik yang sudah bersertifikat hak milik (SHM) maupun yang masih berstatus surat segel. Nantinya, data hasil inventarisasi di tingkat kelurahan akan diserahkan kepada Disperkimtan selaku instansi teknis untuk menentukan skema kerja sama selanjutnya.

“Akankah nantinya lahan warga tersebut akan dibebaskan melalui mekanisme pembelian oleh pemerintah daerah atau menggunakan pola pemanfaatan lahan lainnya,” pungkas Ady. (Adv)

banner 336x280