Kacamatanegeri.com, PPU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berkolaborasi bersama Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendorong masyarakat memiliki legalitas perkawinan melalui Program Itsbat Nikah dan Nikah Massal. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Itsbat Nikah Massal di Kantor KUA Petung, Senin (21/9/2026).
Bupati PPU Mudyat Noor didaulat membuka kegiatan. Sebanyak 15 pasangan mengikuti prosesi nikah massal setelah sebelumnya memperoleh putusan itsbat dari Pengadilan Agama.
Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama PPU, Kementerian Agama, Disdukcapil, serta seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam, Paser Utara saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama PPU beserta seluruh pihak yang telah berinisiatif dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan penuh makna ini,” kata Mudyat.
Menurutnya, legalitas perkawinan sangat penting karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri maupun anak-anak dalam keluarga.
“Dengan adanya itsbat nikah dan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaksanaan pernikahan secara resmi, diharapkan status perkawinan para peserta menjadi semakin jelas dan memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai hak administrasi kependudukan,” ujarnya.
Mudyat menegaskan Pemkab PPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan para pasangan agar menjadikan pernikahan sebagai awal untuk membangun keluarga yang saling menghormati, menguatkan, dan bertanggung jawab.
“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat dan generasi yang kuat merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang unggul, maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tuturnya.
Turut mendampingi kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar bersama beberapa perangkat daerah ada Pengadilan Agama PPU, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (hms/ppu)
