Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto didaulat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXIX Tahun 2025 bertema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Dalam amanatnya yang penuh makna, Bima menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus terus dijaga agar mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Yang dimana tujuan utama dari kebijakan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.
“Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan. Otonomi daerah perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.” ujarnya.
Ia mengakui bahwa banyak daerah telah menunjukkan capaian membanggakan. Namun, masih ada pula daerah yang memerlukan bimbingan dan pengawasan lebih lanjut. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang responsif, berjiwa kolaboratif, serta mampu membangun kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat.
“Kepala daerah perlu membuka diri terhadap kolaborasi lintas sektor serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kreatif,” katanya
Menurut Bima Arya, dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip kesatuan seperti Indonesia, peran pemerintah pusat bukan sekadar sebagai pengendali, melainkan mitra strategis daerah.
“29 tahun otonomi daerah ini adalah momentum evaluasi, bukan hanya bagi kepala daerah, tapi juga pemerintah pusat. Sinkronisasi dan sinergi adalah kunci,” ucap Bima Arya.
Dirinya menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri saat ini terus mengedepankan prinsip sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi untuk memastikan bahwa kebijakan pusat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat daerah.
Bima Arya juga menyinggung sejumlah isu penting yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan daerah ke depan, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga penyederhanaan regulasi. Menurutnya, penerapan meritokrasi dan reformasi birokrasi di daerah merupakan langkah mutlak jika ingin mempercepat pembangunan.
Tekankan Sinkronisasi dan Inovasi Potensi Daerah
Menanggapi beberapa perdebatan terkait program nasional dan kewenangan daerah, Bima Arya menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi, melainkan pada upaya memperkuat sinergi untuk mendorong kemajuan daerah. Ia menilai, program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih justru harus dilihat sebagai peluang strategis bagi daerah untuk mempercepat capaian pembangunan.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Bahkan Bima Arya mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang membumi dan mengajak para kepala daerah untuk tidak hanya hadir saat momentum politik seperti Pilkada, tetapi juga turun langsung merasakan keresahan masyarakat setiap hari.
“Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Upacara juga dirangkai penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024.
Untuk kategori provinsi, penghargaan diraih oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Sementara untuk kategori kota, penerima penghargaan mencakup Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta.
Upacara dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo serta para walikota, bupati, dan sekretaris daerah dari sejumlah daerah yang menerima penghargaan.
Sementara pasukan upacara terdiri dari gabungan berbagai elemen, antara lain ASN Pemkot Balikpapan, guru, camat, lurah, tenaga kesehatan, Satpol PP, Dishub, PDAM, serta unsur masyarakat. (*/dwn)