Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Saat api mulai melahap belukar, detik demi detik menjadi sangat krusial. Mengingat taruhan keselamatan lingkungan yang begitu besar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak boleh tersandera oleh kerumitan birokrasi dan jalur instruksi yang berbelit-belit.
Dalam evaluasi penanganan bencana yang digelar di PPU pada Senin (19/10/2026), Tohar menginstruksikan penerapan sistem satu komando yang terpusat. Ketika status siaga darurat ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU memegang penuh kendali operasional di lapangan.
Keputusan diambil agar ribuan personel dan armada pemadam tidak perlu lagi menyita waktu untuk menunggu lampu hijau dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
“Dalam situasi siaga darurat, jalur komando harus dipahami seluruh petugas. BPBD menjadi pusat koordinasi operasi, sehingga langkah penanganan bisa segera dijalankan sesuai kebutuhan di lapangan,” ucap Tohar.
Dengan melimpahkan kewenangan operasional penuh kepada Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD PPU, pengerahan pasukan pendukung hingga penambahan alat berat di area membara dapat dieksekusi secara presisi dan seketika. Tohar mengingatkan, ego sektoral dan kelambatan respons hanya akan memperluas dampaknya hingga sulit dikendalikan.
Namun, Tohar menepis anggapan bahwa perang melawan karhutla hanya menjadi beban pasukan di garis depan. Kunci utama keberhasilan justru berada pada tindakan pencegahan paling dasar menghentikan tradisi membakar lahan.
Ia menyerukan sinergi masif dari tingkat atas hingga lini terdepan masyarakat. Camat, kepala desa, Danramil, Kapolsek, hingga aparat RT diimbau bergerak bersama mengedukasi warga agar meninggalkan praktik pembersihan lahan dengan cara membakar.
Sinergi yang melingkupi jajaran Pemkab PPU, Kodim, dan Polres ini diharapkan menciptakan benteng pengawasan yang solid di titik-titik rawan api. “Kami mendorong seluruh pihak mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat daripada mengandalkan cara pembukaan lahan yang berisiko,” pungkasnya.
Melalui kejelasan komando tempur di lapangan dan edukasi akar rumput yang persuasif, Pemkab PPU optimistis penanganan bencana alam ini tak sekadar cepat bertindak saat darurat, tetapi juga tangguh dalam meredam potensi ancaman sejak dini. (Adv)
