Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersiap mengambil langkah tegas dalam mengawal kelayakan serta keamanan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui rangkaian inspeksi mendadak yang akan segera digulirkan di lapangan.
Pemkab PPU tidak lagi sekadar memantau secara administratif di atas kertas, melainkan menguji langsung kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan 14 indikator ketat dari Kementerian Dalam Negeri.
Taktis ini dirumuskan usai jajaran Pemkab PPU mengikuti sosialisasi secara virtual dari ruang rapat sekretariat daerah. Alih-alih berhenti pada aspek seremonial rapat semata, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar menginstruksikan konsolidasi cepat antar-perangkat daerah agar proses pengawasan dapat berjalan terarah dan tepat sasaran.
“Fokus utamanya sangat jelas, memastikan setiap porsi sajian makanan yang sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat benar-benar higienis, aman dikonsumsi, serta memenuhi standar gizi tinggi,” kata Tohar, Selasa (3/11/2026).
Dalam rincian instrumen penilaian baru ini, standar keamanan pangan dan sanitasi dasar menempati porsi paling dominan dengan bobot mencapai 65 persen. Artinya, elemen paling krusial dari fasilitas dapur umum mulai dari kelayakan kualitas air bersih, sanitasi pengelolaan limbah, kondisi kompor, hingga keandalan sistem rantai dingin penyimpan bahan pangan akan diperiksa secara mendalam tanpa kompromi.
Selain kebersihan fisik lingkungan dapur dan area gedung penyimpanan bahan baku, tim gabungan juga akan membedah aspek legalitas serta kompetensi para pengelolanya. Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi kehalalan produk, kualifikasi kepala dapur, hingga uji kompetensi para juru masak bakal diverifikasi ketat.
Tak ketinggalan, kelengkapan keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), koneksi jaringan internet untuk sistem kendali mutu, hingga kelayakan standar kemasan turutan menjadi penentu kelulusan audit.
Upaya proaktif dari Pemkab PPU ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tidak boleh dilakukan secara sembarangan. “Masing-masing perangkat daerah diterjunkan sesuai bidang tugasnya untuk mengidentifikasi celah perbaikan sekaligus mencegah potensi keracunan makanan atau penurunan mutu sejak awal,” jelas Tohar.
Dengan audit lapangan yang terukur dan berbasis data objektif ini, operasional SPPG di seluruh wilayah PPU dijamin semakin profesional. Pada akhirnya, cita-cita besar untuk menyukseskan pemenuhan gizi masyarakat Penajam Paser Utara yang sehat, terjamin, dan aman dapat terealisasi secara konsisten. (Adv/d1)
