Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merancang strategi jangka panjang transformasi pasar tradisional.
Pemerintah berencana mendorong pasar-pasar daerah yang saat ini beroperasi secara mingguan agar secara bertahap bertransformasi menjadi pasar harian demi menggairahkan perekonomian lokal.
Kendati demikian, rencana peralihan operasional pasar tersebut membutuhkan perhitungan yang cermat. Pemkab PPU menyadari bahwa dinamika serta tingkat daya beli masyarakat sangat menentukan keberlanjutan usaha para pedagang kecil di lapangan.
Sekretaris Diskukmperindag PPU, Syamsul Adha, menjelaskan tantangan dalam merealisasikan wacana pasar harian tersebut.
“Ya karena ya itu pangsa pasar, ada daya beli. Mereka juga buka tiap hari kalau daya belinya turun tidak ada ya mereka kasian juga. Tapi arah kita pasti ke sana. Mudah-mudahan bisa terealisasi ya, pasar harian gitu ya,” kata Syamsul, Jumat (6/11/2026).
Selain urusan jam operasional, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar juga menjadi fokus penataan. Saat ini, sistem pengelolaan retribusi di PPU cukup bervariasi, retribusi parkir diampu oleh Dinas Perhubungan, sementara Pasar Petung dikelola pihak swasta. Adapun Pasar Penajam dan Pasar Babulu dikelola langsung oleh instansi terkait.
Salah satu tantangan berat dalam penarikan retribusi adalah banyaknya lapak yang tidak diaktifkan oleh pemiliknya. Sebagai contoh, dari 365 lapak di Pasar Penajam, hanya sekitar 200 lapak yang aktif digunakan. Kondisi ini berdampak langsung pada raihan retribusi harian sebesar Rp5.000 per lapak yang berujung pada temuan audit BPK.
“Nah, lapak yang ada pemiliknya tapi tidak dimanfaatkan, itu tidak setor retribusi, harusnya tetap setor. Itu yang jadi persoalan kita sekarang,” tegas Syamsul.
Guna mengatasi persoalan tersebut, penataan ulang hak guna lapak dan penertiban pasar non-rekomendasi akan digencarkan. Pemkab PPU berkomitmen mengembalikan fungsi pasar binaan sekaligus memperhatikan pasar rakyat di tingkat desa.
“Seperti di Riko, di mana penarikan iuran lokal tetap diberlakukan secara mandiri guna mendukung operasional serta pemeliharaan fasilitas pasar setempat,” pungkasnya. (Adv/d1)
