Tiga Fase Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di PPU

Advertorial, Berita17 Dilihat

KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pembentukan 54 kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah tuntas. Namun, fokus pemerintah daerah kini bergeser pada pekerjaan rumah (PR) besar: segera membangun gerai fisik koperasi di setiap desa dan kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, menuturkan kendala utama adalah ketersediaan tapak bangunan yang memadai. Solusi strategis pun disiapkan, yakni memaksimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset pemerintah daerah.

Tohar menegaskan, aset Pemda merupakan potensi utama yang harus diarahkan untuk rencana pembangunan gerai. Ia meminta aparatur desa dan kelurahan untuk proaktif dalam menyampaikan kondisi riil.

“Potensi dapat diarahkan untuk rencana pembangunan. Maka, kami minta kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk menyampaikan bahwa kami tak memiliki lahan,” kata Tohar, Kamis (13/11/2025).

Pemerintah daerah membagi progres identifikasi lahan ke dalam tiga fese. Pertama lahan teridentifikasi, lahan milik Pemkab PPU yang sudah jelas dan siap didayagunakan akan menjadi fokus dorongan pembangunan diawal.

“Itu yang kami dorong. Sehingga ada progres yang bisa kita laporkan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Fase kedua, pemanfaatan BMD. Desa maupun kelurahan yang tidak punya lahan akan diatasi dengan mengarahkan bagian aset untuk turun ke lapangan bersama, memastikan terdapat aset Pemkab yang dapat digunakan.

Adapun yang ketiga, luasan tidak visibel. Dimana desa ataupun kelurahan yang hanya menyediakan tempat dengan luasan terbatas, seperti 4×5 meter maupun 7×6 meter, sementara akan ditempatkan di fase kajian lebih lanjut karena dinilai tidak begitu visibel untuk standar gerai.

Sinergi hingga Akurasi Lokasi

Untuk memastikan akurasi lokasi dan luasan, Tohar meminta adanya sinergi yang melibatkan unsur TNI, khususnya Koramil hingga Babinsa di tingkat kelurahan dan desa.

Instruksi ini muncul karena adanya perbedaan data antara yang diinput oleh Babinsa dengan yang dilaporkan melalui sistem informasi manajemen koperasi.

“Babinsa cek langsung di lapangan, nanti teman-teman desa dan kelurahan yang mendampingi. Nah hasil akhirnya agar tak bias,” pinta Tohar.

Menurutnya, perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi awal. Solusinya bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan kerja bersama. Terkait dengan ini tidak ada yang salah, karena berangkatnya dari persepsi yang berbeda. Caranya bagaimana, sama-sama turun ke lapangan. Daripada kita berkutat mempertahankan benar salahnya itu coretan hitam di atas putih,” tutup Tohar. (Adv)