Tangkal Manipulasi Data, Disdukcapil PPU Terapkan Verifikasi Ketat Asal-Usul Anak Asuh

Advertorial, Berita26 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pengawasan ketat terhadap keabsahan dokumen kependudukan anak asuh dan anak terlantar terus digalakkan secara intensif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Verifikasi berlapis ini diterapkan secara konsisten guna mengantisipasi berbagai bentuk pemalsuan data identitas yang berpotensi melanggar hukum kependudukan serta merugikan hak anak. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, menceritakan bahwa dalam praktiknya, petugas kerap menemukan berbagai kendala di lapangan.

banner 336x280

Termasuk adanya oknum yang mencoba memalsukan dokumen pendukung atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi memuluskan proses administrasi pengasuhan anak yang asal-usulnya tidak jelas.

“Kendalanya gini, ini ada beberapa yang kita lacak ya. Kita lacak kayak ada satu orang yang memberikan KTP palsu. Oke. KTP yang diedit. Mereka enggak kasih fisiknya nih kepada orang tua asuh atau bidannya awalnya. Kami lacak KTP ini di modifikasi atau dirubah NIK-nya,” ungkap Dony Ariswanto, Kamis (12/11/2026).

Meski begitu, upaya pemalsuan tersebut tidak pernah berhasil berkat sistem pangkalan data kependudukan nasional yang terintegrasi canggih, di mana pihak Disdukcapil selalu berhasil mendeteksi ketidaksesuaian data secara akurat.

Pencocokan foto, tempat lahir, dan alamat langsung disandingkan dengan database nasional sehingga identitas asli beserta riwayat kelahiran dari klinik atau bidan tempat persalinan dapat terlacak dengan sangat presisi.

Baca Juga :  Hebat!!! Tidak Ada Liga, Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF 2024

“Hingga identitas asli beserta riwayat kelahiran dari klinik atau bidan tempat persalinan dapat terlacak dengan akurat,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Dony mengimbau kepada seluruh masyarakat di Benuo Taka yang saat ini mengasuh anak dari pihak lain tanpa kejelasan asal-usul agar segera melapor secara resmi kepada Dinas Sosial dan Disdukcapil.

“Pelaporan yang transparan dan jujur, pemerintah daerah siap membantu memproses dokumen kependudukan secara legal demi kebaikan dan masa depan sang anak,” tandas Dony. (Adv/d1)

banner 336x280