Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Mengantisipasi ancaman puncak musim kemarau panjang atau super El Nino yang diprakirakan melanda pada Maret 2027 mendatang, Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat.
Atas instruksi langsung Bupati PPU, PDAM bersama jajaran pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta pihak Pertamina meninjau langsung lokasi yang diproyeksikan sebagai kolam retensi atau cadangan air baku di kawasan Embung Lawe-Lawe, Senin (2/11/2026).
Selain antisipasi terhadap potensi ancaman kekeringan akibat fenomena cuaca ekstrem, termasuk El Nino. Di sisi lain, sebagai solusi strategis di tengah keterbatasan anggaran, pemkab mengoptimalkan pemanfaatan kolam retensi raksasa melalui pengembangan Embung Lawe-Lawe seluas 17 hektar sebagai cadangan air baku yang andal.
Cara taktis ini menjadi angin segar bagi penyediaan infrastruktur air bersih di wilayah PPU. Proyek pengembangan tersebut terlaksana berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Asisten I Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Nicko Herlambang, mengatakan optimalisasi ini merupakan bagian integral dari rencana jangka panjang pengembangan Embung Lawe-Lawe. Ia mengapresiasi kontribusi dan dukungan aktif dari pihak swasta, khususnya PT Pertamina, yang turut membantu menyukseskan proyek vital ini.
Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan pembangunan bendung berskala besar guna mengatasi persoalan air baku. Namun, tingginya estimasi biaya konstruksi membuat skema tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
Menyikapi tantangan fiskal tersebut, Pemkab PPU memilih langkah alternatif yang lebih efisien namun tetap berdampak masif, yakni memaksimalkan fungsi tampungan air yang sudah ada melalui kolam retensi seluas 17 hektar.
“Kalau kita menggunakan skema bendung yang direncanakan dulu itu kan biayanya cukup besar. Cukup besar, dan embung lawe-lawe ini salah satu hal yang akan kita coba maksimalkan,” kata Nicko, saat meninjau kolam retensi Embung Lawe-Lawe.
Selama bertahun-tahun, potensi air dari aliran di sekitar kawasan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Air sering kali hanya mengalir begitu saja tanpa tersimpan dengan baik saat musim kemarau tiba.
Melalui pengembangan Embung Lawe-Lawe ini, volume air yang melimpah pada musim hujan kini dapat dikelola dan ditampung secara lebih terstruktur. Hal ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran warga terkait krisis air bersih, terutama saat menghadapi siklus musim kering berkepanjangan seperti El Nino.
“Harapan kita, dengan kita memaksimalkan embung ini, kita punya satu cadangan air yang bisa lebih maksimal. Kalau selama ini kan dia tidak tertampung secara baik ya, hanya lewat-lewat saja,” tambah Nicko.
Wujud Komitmen Bersama Terhadap Pelayanan Dasar Masyarakat
Di tempat yang sama, Direktur Perumda AMDT, Abdul Rasyid, menyebut mitigasi ini harus segera diambil mengingat potensi krisis air yang jauh lebih parah di masa depan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peningkatan suhu permukaan air laut di Asia Pasifik diprediksi melonjak tajam.
Kekhawatiran tersebut kata Rasyid bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, krisis air bersih telah memicu keresahan di tengah masyarakat PPU. Biaya yang harus dikeluarkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih melonjak drastis akibat sulitnya suplai dari jaringan perpipaan.
Rasyid mengungkapkan, jika dalam kondisi normal warga kategori R2 biasanya hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 per bulan, kini anggaran tersebut habis hanya dalam kurun waktu dua hari akibat tingginya harga pembelian air tandon.
Kondisi ini diperparah dengan tidak optimalnya operasional sejumlah instalasi pengolahan air akibat menipisnya debit air baku, seperti yang telah terjadi di wilayah Sotek dan Babulu.
“Masyarakat kita sedang resah, karena biaya yang dikeluarkan untuk layanan dasar air bersih itu berkali-kali lipat. Kalau biasanya mereka mengeluarkan Rp150.000 dalam satu bulan, sekarang hanya 2 hari habis uang Rp150.000 untuk membeli air tandon,” keluhnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, proyek kolam retensi ini dirancang di atas lahan pinjam pakai milik Pertamina seluas kurang lebih 17 hektare dengan kedalaman sekitar 4 meter. Dari sisi pengerjaan teknis, DPUPR Kabupaten PPU dikerahkan secara penuh.
Sementara itu, untuk operasional pendukung di lapangan termasuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp350 juta sementara waktu dibantu dan ditopang oleh anggaran internal PDAM Danum Taka bersama dukungan pihak Pertamina.
“Kalau hitungan teknisnya mungkin di PU, tapi kalau kami menganalisanya kurang lebih sekitar 2 bulan pengerjaan. Saat ini yang mengerjakan DPUPR dari pemerintah, tapi biaya lain-lainnya seperti solar dan sebagainya itu masih dicover dari PDAM,” ungkap Rasyid.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, serta jajaran Asisten I dan Asisten II Setkab PPU, Bagian Perekonomian, dan Dinas PUPR. Pihak PDAM mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan ini sebagai wujud komitmen bersama terhadap pelayanan dasar masyarakat. (Adv/d1)
