KACAMATANEGERI.COM, PPU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait realisasi program dan kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hasil evaluasi menunjukkan adanya keberagaman dalam capaian kinerja masing-masing OPD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar menyampaikan, beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, PUPR, dan Dinas Perikanan (Diskan) dinilai telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang didanai DAK dengan baik.
Namun, ia menyebut, masih ada beberapa proyek yang mengalami deviasi atau keterlambatan waktu.
“Di mana pelaksanaan kegiatan mendekati akhir tahun, tetapi pekerjaan masih belum selesai,” ungkap Tohar saat ditemui dikantornya.
Untuk mengatasi deviasi tersebut, Tohar menekankan, pentingnya peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengawasi pelaksanaan proyek.
Dalam memahami batas waktu yang tersisa serta memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dapat segera dioptimalkan.
“Jika ditemukan deviasi negatif di lapangan, seperti kekurangan tenaga kerja ataupun persoalan material,” ujarnya.
“Untuk itu, PPK harus memerintahkan kontraktor untuk menambah tenaga kerja atau menyelesaikan pekerjaan secara simultan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia mencontohkan, terkait progress pembangunan gedung, jika struktur bangunan telah selesai.
Maka PPK dapat menginstruksikan kontraktor untuk segera melakukan pekerjaan lain, seperti pemasangan atap.
“Ini adalah strategi untuk mengatasi keterbatasan waktu. Ada juga beberapa paket pekerjaan di Dinas Pendidikan yang fisiknya sudah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Tohar menambahkan, dari 16 paket pekerjaan, sebagian besar sudah sesuai target.
Adapun pada Dinas Kesehatan, faktor keterlambatan lelang menjadi salah satu penyebab terjadinya deviasi.
“Terutama dalam pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Sepaku. Namun, setelah ada penambahan tenaga kerja dari 12 menjadi 24 orang, progres pekerjaan menunjukkan hasil yang signifikan,” urainya.
Adanya proyek-proyek besar di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyerap banyak tenaga kerja, berkontribusi terhadap kekurangan tenaga kerja di wilayah PPU.
Oleh karena itu, Tohar menekankan, pentingnya bagi dinas terkait untuk menuntut penyedia jasa agar menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa terkecuali alasan kekurangan tenaga kerja
“Untuk proyek pembangunan yang besar, seperti yang melibatkan nilai proyek besar dan khusus. Kami tetap mengharapkan penyelesaian tepat waktu dengan terus memantau kinerja penyedia jasa,” tutupnya. (*/ni/d1)
