Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung penuh wacana pembangunan Pelabuhan Nenang.
Proyek infrastruktur strategis yang digagas bersama antara Pemkab PPU dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini dirancang tidak hanya sekadar sebagai simpul transportasi laut, melainkan juga sebagai mesin penggerak roda perekonomian daerah sekaligus destinasi pariwisata pesisir.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten PPU, Agus Dahlan, menjelaskan Pelabuhan Nenang mengusung konsep multifungsi. Dari sisi perekonomian dan aktivitas maritim, keberadaan pelabuhan ini diproyeksikan menjadi titik singgah utama bagi kapal-kapal logistik maupun kapal niaga yang melintas di perairan sekitar.
“Kapal-kapal nanti akan bersandar dan berlabuh di situ. Dari segi ekonomi, ini memicu perputaran usaha baru bagi masyarakat, seperti penyediaan suplai kebutuhan bahan pokok atau sembako untuk kapal, pengisian kebutuhan air bersih, hingga layanan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak),” ujar, Jumat (23/10/2026).
Selain fungsi pelayanan logistik maritim, daya tarik utama Pelabuhan Nenang terletak pada pengembangan konsep pariwisatanya. Posisi geografis pelabuhan yang menghadap langsung ke arah perairan Selat Makassar dan panorama Kota Balikpapan menjadi modal utama dalam penataan kawasan pesisir.
Di sepanjang area pinggir pelabuhan, nantinya dapat ditata kawasan bersantai yang dilengkapi dengan fasilitas kafe, Pujasera, atau tempat kuliner modern. Tempat ini digadang-gadang bakal menjadi spot favorit baru bagi warga lokal maupun wisatawan untuk menikmati pemandangan atau indahnya gemerlap lampu Kota Balikpapan pada malam hari dari tepi pantai Penajam.
Meskipun saat ini pengembangan Pelabuhan Nenang masih dalam tahap wacana dan pengkajian awal, Pemkab PPU siap memberikan dukungan penuh, khususnya terkait kesiapan lahan yang sudah tersedia di lapangan. Wacana tersebut kini jadi pembahasan bersama instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti.
“Kebijakan teknis serta penentuan arah pembiayaannya berada di tingkat provinsi, di mana penganggarannya bisa bersumber dari APBD Kaltim maupun APBN. Kami di tingkat kabupaten sifatnya mensupport dan mendukung penuh kegiatan yang dirancang oleh provinsi,” pungkasnya. (Adv/d1)
