Kacamatanegeri.com, PPU– Kolaborasi seluruh instansi dan stakeholder menjadi kunci penting agar program pengendalian inflasi tidak hanya sebatas seremoni, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat
Demikian ditegaskan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor yang secara resmi membuka Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten PPU Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa (26/8/2025).
“Kita perlu fokus pada empat pilar strategi pengendalian inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tegas Mudyat.
Mudyat menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Kabupaten PPU pada Juli 2025 tercatat sebesar 0,88% (month-to-month), menjadi yang ketiga sepanjang tahun setelah Maret dan April. Secara kumulatif Januari–Juli 2025 (year-to-date), inflasi PPU mencapai 2,37%, mendekati target nasional 2,5% ± 1%.
“Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,82%. Lima komoditas utama yang memicu inflasi adalah tomat, cabai rawit, semangka, daging ayam ras, dan beras,” bebernya.
Mudyat Noor menyampaikan enam langkah konkret kendalikan Inflasi dalam menekan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, antara lain melaksanakan operasi pasar, pasar murah, dan gerakan pangan murah di setiap kecamatan minimal sebulan sekali, kemudian mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui GPM dan Operasi Pasar dan mempercepat implementasi Roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.
Kemudian memperkuat monitoring harga dan stok bahan pokok secara periodik, selanjutnya mengoptimalkan peran BUMD melalui pemanfaatan produk lokal, seperti Beras Benuo Taka dan meningkatkan pengawasan mutu dan kuantitas beras bersama Satgas Pangan melalui sidak rutin.
Selain itu, Bupati juga mengapresiasi langkah kolaboratif antara Asosiasi Pedagang Pasar PPU dengan Perumda Balikpapan, yang dituangkan dalam nota kesepahaman kerja sama antar daerah. Sinergi ini diharapkan memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses distribusi pangan yang lebih luas.
Senada hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, dalam paparannya menyebutkan inflasi PPU perlu diwaspadai karena sejumlah komoditas hortikultura masih fluktuatif. Tomat tercatat mengalami kenaikan harga hingga 69% sepanjang tahun, sedangkan cabai rawit naik hampir 39%.
“Meski inflasi tahun kalender di PPU masih dalam rentang sasaran nasional, kita tetap perlu waspada. Sinergi antara pemerintah daerah, BI, kepolisian, dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas harga,” jelas Robi.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Asisten II Pemkab PPU, Sodikin, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama HLM TPID Agustus 2025 oleh Bupati PPU bersama perwakilan Kepala BI cabang Balikpapan dan penandatanganan MOU antara Perumda Manuntung Sukses dengan Asosiasi Pedagang. (hms/ppu/dwn)
