KACAMATANEGERI.COM, PENAJAM – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat 5.294 hektar dari 9.463 hektar lahan tambak perikanan budidaya air payau tidak produktif.
Lahan tambak air payau yang tersebar wilayah pesisir Kecamatan Babulu hingga Penajam tercatat alas hak masyarakat. Sehingga pemerintah daerah cukup sulit dalam melakukan perbaikan, khususnya penanganan tanggul.
“Dari 5.294 hektar sebagian ada yang rusak, dan sebagian lagi masih punya potensi untuk dikembangkan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Budidaya Diskan Kabupaten PPU, Musakkar Mulyadi, Jumat (15/8/2025).
Dirinya mengungkapkan, persoalan lahan tambak yang rusak dan masih potensi untuk dilakukan pengembangan telah dibahas bersama legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), belum lama ini.
“Masalahnya lahan tambak bukan punya pemerintah. Itu adalah alas masyarakat,” jelasnya.
Disinggung perihal agar melibatkan instansi lain dalam perbaikan tanggul, seperti bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dikatakannya, kemungkinan itu menjadi opsi yang dapat dilakukan untuk pulihkan lahan agar kembali produktif.
“Kalau alat berat Dinas PU mungkin ke depannya bisa, karena juga perlu biaya,” ucapnya.
Termasuk, mencari dukungan dari pihak lain akan diupayakan Diskan Kabupaten PPU. Musabab, tidak menutup kemungkinan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV untuk membantu perbaikan.
“Banyak yang bisa mendukung, termasuk BWS ataupun bidang pengairan Dinas PU terkait perbaikan kanal-kanalnya,” terang Musakkar.
Dirinya menyatakan, pemerintah daerah hadir sebagai pembina dan mengeluarkan kebijakan yang mana poin utamanya mengajak pembudidaya dalam meningkatkan produksi perikanan. Termasuk, memberikan bantuan bagi petambak.
“Seperti yang kami lakukan dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan maupun terpal kolam,” tutupnya. (adv/yam/d1)
