KACAMATANEGERI.COM, PENAJAM – Kekecewaan menyelimuti puluhan warga dari Kelurahan Pantai Lango, Jenebora, dan Gersik saat mereka meninggalkan halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (10/9/2025).
Niat untuk bertemu langsung dengan Bupati PPU, Mudyat Noor, demi menuntut kejelasan ganti rugi lahan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) berakhir tanpa hasil.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut memanas dengan pembakaran ban bekas dan kaus bergambar Bupati dan Wakil Bupati PPU.
Massa menuntut penyelesaian segera atas lahan mereka yang terdampak pembangunan strategis, yakni Bandara Very-Very Important Person (VVIP) dan jalan tol IKN.
“Kami hanya menuntut hak kami. Lahan kebun saya seluas empat hektar tepat berada di jalur tol, tapi sampai sekarang hanya janji-janji saja yang kami terima dari Bank Tanah, BPN, hingga pemerintah daerah,” ungkap Sariah, salah seorang warga Kelurahan Pantai Lango di sela-sela aksi.
Menurutnya, warga lelah dengan ketidakpastian yang berlarut-larut. Merasa menjadi korban pembangunan tanpa ada kejelasan kompensasi yang layak. “Saya ini benar-benar tinggal di lokasi, bukan di perkampungan. Kebun saya sasaran utamanya, tapi penyelesaiannya tidak kunjung datang,” tegasnya.
Harapan massa untuk berdialog dengan pengambil keputusan tertinggi pupus ketika yang hadir menemui mereka adalah Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. Kemunculan orang nomor dua di Pemkab PPU itu tidak mampu meredakan suasana, sebab warga bersikeras hanya ingin berbicara dengan Mudyat Noor.
“Mewakili pemerintah daerah, kami mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Bupati sedang tidak berada di tempat karena menghadiri kegiatan lain,” ujar Waris di hadapan massa.
Waris berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dan keluhan warga kepada Bupati. Ia juga menawarkan untuk menjadwalkan pertemuan khusus di kemudian hari.
“Insya Allah, kami akan memfasilitasi pertemuan langsung dengan Bapak Bupati pada waktu dan tempat yang akan ditentukan,” janjinya.
Namun, massa tidak langsung menerima tawaran tersebut. Melalui Koordinator Lapangan, Ibrahim, mereka memberikan ultimatum. “Kami beri waktu hingga pekan depan. Jika tidak ada pertemuan langsung dengan Bupati, kami akan datang.” sebut Ibrahim.
Di tengah spanduk tuntutan, tampak pula atribut unik yang dibawa massa, yakni bendera bergambar anime One Piece, menjadi simbol perlawanan warga dalam memperjuangkan hak. (yam/d1)
