Kacamatanegeri.com, PPU– Stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama ditengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah yang semakin berat saat ini.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor saat memimpin kegiatan Safari Jumat di Masjid Istiqomah, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Jumat (24/4/2026).
Khusus di Kecamatan Sepaku, Mudyat Noor menyoroti adanya dinamika baru seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengakui, di satu sisi pembangunan IKN membawa dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan sosial.
“Pembangunan IKN ini luar biasa dan menjadi kebanggaan, tetapi kita juga harus memastikan tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara kawasan inti dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan yang mulai muncul, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur. Pemerintah Kabupaten PPU, kata dia, terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Otorita IKN, untuk mencari solusi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan, melalui kolaborasi lintas kewenangan. Selain itu, penguatan layanan air bersih juga menjadi perhatian, dengan target peningkatan sambungan rumah tangga di wilayah Sepaku.
Mudyat Noor juga mengungkapkan keterbatasan anggaran daerah akibat penurunan pendapatan, sehingga diperlukan strategi alternatif melalui sinergi dengan pemerintah provinsi, pusat, hingga pihak swasta.
“Kalau APBD tidak mampu, kita cari dari provinsi, pusat, bahkan CSR atau investasi pihak ketiga. Yang penting pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kerja sama antar desa. Hal ini dinilai penting agar desa tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah.
“Desa harus mulai mandiri, menggali potensi masing-masing, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan,” tambahnya.
Lebih jauh Mudyat Noor menyampaikan bahwa kegiatan Safari Jumat akan rutin dilaksanakan sebagai sarana silaturahmi sekaligus forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mendengar langsung berbagai persoalan di tengah masyarakat serta mencari solusi bersama.
“Kegiatan ini kita lakukan rutin setiap Jumat, tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga berdiskusi terkait persoalan pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda PPU Tohar mengatakan, memasuki Tahun Anggaran 2025, Tohar menyebut desa-desa menghadapi tantangan dalam menyesuaikan APBDes akibat perubahan kondisi fiskal.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong adanya pendampingan dan fasilitasi kepada para kepala desa agar mampu melakukan penyesuaian anggaran secara tepat.
“Saya minta ada fasilitasi dan mentoring kepada kepala desa dalam melakukan penyesuaian APBDes, karena ini juga dialami di tingkat kabupaten. Program yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah harus cermat dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan apakah suatu kegiatan dilanjutkan atau dihentikan, terutama jika sudah terikat kontrak.
Selain itu, Tohar juga menyinggung kebijakan pemerintah daerah terkait gerakan lingkungan Asri, (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah) yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa aktif menggerakkan partisipasi warga melalui kegiatan gotong royong.
“Peran aparat kewilayahan sangat penting untuk hadir di tengah masyarakat, mendorong partisipasi, dan memastikan program berjalan dengan baik,” tegasnya. (hms6/pemkabppu)
