KACAMATANEGERI.COM, PPU- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Bertajuk Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Melayani Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Acara ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin, (21/10/2024).
Pj Bupati Kabupaten PPU, Muhammad Zainal Arifin secara langsung membuka Bimtek melalui Zoom Meeting. Ia mengatakan, kegiatan bimtek ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Posyandu kepada masyarakat.
Transformasi ini, kata Zainal, Posyandu salah satu mitra Pemerintah Desa (Pemdes) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.
“Posyandu sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi desa, Posyandu tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek pembangunan desa,” ujarnya.
Zainal Arifin berharap, para peserta dapat memahami kebijakan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.
“Selain itu juga diharapkan peserta dapat memahami peran penting tugas dan fungsi Posyandu berdasarkan enam bidang SPM tersebut,” jelasnya.
Sementara itu Pembina PKK Kabupaten PPU, Sri Kusuma Wanahyu menegaskan, Posyandu merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.
Menurutnya, Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
“Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa, sama halnya PKK, RT RW, dan karang taruna, dalam rangka memperkuat desa untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Kusuma.
Ia berharap melalui kegiatan bimtek ini dapat tercapai kesepahaman bersama terkait arah kebijakan posyandu.
Sehingga dapat terjalin koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan enam SPM yang meliputi bidang kesehatan, sosial, pendidikan, PUPR, permukiman, dan trans-bum-linmas.
“Sehinga meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama bagi ibu dan anak,” tutupnya. (*/ni/d1)
