Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Pemkot Balikpapan melalui Wakil Walikota, Bagus Susetyo memaparkan capaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2025 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung sukses di Hotel Gran Senyiur, Senin (6/4/2026).
Bagus Susetyo dihadapan anggota DPRD Balikpapan menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada capaian realisasi anggaran, tetapi juga pada sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat Balikpapan secara keseluruhan.
“Yang paling penting bukan hanya angka realisasi, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam segala bidang,” ujarnya.
Dalam paparannya, Pemkot Balikpapan sepanjang 2025, mencatat target pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp4,26 triliun, dengan realisasi mencapai Rp4,13 triliun atau sekitar 97,10 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp4,75 triliun lebih, dapat terealisasi Rp 4,27 triliun atau 89,90 persen.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup optimal di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program.
Secara rinci, belanja operasi terealisasi sebesar 87,22 persen dari total alokasi Rp3,17 triliun. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan realisasi tertinggi, yakni mencapai 95,32 persen dari alokasi Rp1,56 triliun.
Sementara belanja tidak terduga setelah perubahan dialokasikan sebesar 12,05 miliar atau terserap sebesar 87,70 persen, sedangkan belanja transfer terealisasi 100 persen jika dirupiahkan sebesar Rp 3 miliar.
Ada Silpa Rp 479 Miliar, Perlu Evaluasi
Bagus juga menyampaikan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dalam laporan keuangan daerah. Yang besarnya Rp 479 miliar.
Menurutnya, Silpa itu merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
“Silpa umumnya berasal dari efisiensi hasil lelang maupun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan menjelang penutupan tahun anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, memaksakan seluruh kegiatan selesai dalam waktu terbatas berisiko menimbulkan persoalan administratif maupun keterlambatan, khususnya pada proyek fisik yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD).
Lebih lanjut, Bagus menegaskan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam mengevaluasi LKPj yang telah disampaikan.
“Hasil evaluasi DPRD akan menjadi dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program ke depan agar penggunaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Dengan capaian serapan anggaran yang relatif tinggi, Pemkot Balikpapan optimistis kinerja pembangunan daerah tetap berada pada jalur positif. Dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Pemkot juga berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran APBD, dilaksanakan secara optimal dan terukur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat disemua sektor. (d1)
