KACAMATANEGERI.COM, PPU – Potensi penyusutan drastis pada Transfer Kas ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengencangkan ikat pinggang dan merestrukturisasi sejumlah proyek.
Alih-alih meratapi kondisi ini, Bupati PPU, Mudyat Noor, justru melihatnya sebagai momentum krusial untuk menguji kemandirian finansial daerah dan menantang keras jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Mudyat Noor secara eksplisit mendesak seluruh Perumda di lingkungan Pemkab PPU untuk bekerja lebih optimal dan maksimal dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menginstruksi Perumda mampu membantu peningkatan PAD di tengah keadaan daerah sekarang yang mana TKD berkurang,” ucapnya, Kamis (20/11/2025).
Penekanan ini bukan tanpa alasan, Bupati mengakui bahwa kinerja Perumda dalam beberapa tahun terakhir belum efektif dalam memberikan sumbangsih signifikan terhadap kas daerah. Situasi ini menuntut adanya perombakan mendasar.
“Sehingga kemudian dibutuhkan pembenahan-pembenahan supaya bisa memberikan sumbangsih PAD kepada Kabupaten PPU,” terangnya.
Mudyat mengatakan, saatnya Perumda membuktikan bahwa mereka bukan sekadar unit usaha pasif, melainkan mesin penghasil pendapatan yang vital.
“Dengan kejadian pengurangan TKD ini maka seharusnya memang yang harus kita efektifkan itu adalah bagaimana kita menaktifkan Perumda dengan cara menggiatkan mendapatkan PAD sebesar-besarnya,” jelasnya.
Untuk mendukung tantangan ini, Pemkab PPU tidak tinggal diam. Pemerintah berencana menyusun program sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk perusahaan besar swasta yang beroperasi di PPU.
Dalam langkah konkret, Pemkab akan segera mengadakan pertemuan dengan pihak ketiga, terutama perusahaan besar, untuk menjajaki kemungkinan melibatkan Perumda dalam pekerjaan mereka tentunya, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme.
“Sehingga kemudian daerah itu bisa mandiri atau menghidupi dirinya sendiri,” tutupnya. (Adv)
