TKD PPU Dipangkas, Bupati Berupaya Selamatkan TPP ASN

Advertorial, Berita48 Dilihat
banner 468x60

KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi situasi anggaran genting menyusul pemangkasan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Penurunan signifikan ini memaksa Pemkab PPU memutar otak dalam menyusun kebijakan APBD 2026, dengan fokus utama menghindari pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

banner 336x280

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Angka yang diterima diperkirakan anjlok hampir 50 persen dari tahun sebelumnya.

“Kalau update kita terakhir untuk proses TKD kita ini, itu angka di APBD jauh menurunnya. Jadi hampir 50 persen, pertama Rp2,6 triliun dan kemudian turun dan menjadi Rp2,4 triliun,” kata Mudyat Noor, Rabu (26/11/2025).

Dengan APBD 2026 yang diperkirakan hanya menyentuh angka Rp1,4 triliun, Pemkab PPU tengah melakukan “otak-atik” anggaran besar-besaran di berbagai pos.

Dirinya menegaskan, memangkas TPP ASN adalah opsi terakhir yang paling dihindari oleh pemerintah daerah. Saat ini, tim anggaran tengah mencari solusi di pos belanja lainnya.

“Kalau sementara belum (pemotongan TPP), kita masih coba utak-atiklah. Mudah-mudahan kita masih bisa belanja modal, belanja bangunan, bisa. Tapi yang paling kita hindari itu dulu, kalau bisa kita hindari melakukan TPP,” tegasnya.

Dalam menghadapi defisit ini, Pemkab PPU akan menerapkan kebijakan prioritas ketat, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat akan menjadi fokus utama.

Baca Juga :  Hari Pangan Sedunia ke 44, Ribuan Keluarga Terima Bantuan Pangan DKP PPU

“SPM dulu yang kita jaga. Kalau itu sudah terpenuhi, baru kita bicara yang lain,” jelas Mudyat.

Ia juga menyoroti besarnya beban belanja wajib yang ditanggung daerah, khususnya program BPJS Kesehatan. “Untuk BPJS itu nilainya besar, sekira Rp40 miliar lebih dan itu dibebankan ke daerah,” pungkasnya.

Pemkab PPU berharap melalui efisiensi belanja modal dan non-prioritas, daerah dapat menyeimbangkan neraca keuangan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan ASN di tengah tantangan pemotongan TKD yang masif ini. (Adv)

banner 336x280