Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, menegaskan bahwa proses penataan kelembagaan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Seluruh tahapan administratif serta mekanisme pembentukannya harus berpatokan secara ketat pada usulan resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pengampu yang didasari oleh kajian kelembagaan yang komprehensif dan akurat.
Iwan Darmawan menjelaskan, inisiatif awal pembentukan sebuah UPTD mutlak bersumber dari analisis kebutuhan internal yang mendalam di setiap OPD pengampu masing-masing. Pihak OPD diwajibkan menyampaikan dokumen kajian mendalam yang kemudian diajukan secara resmi kepada Bupati melalui sekretariat daerah, sebelum nantinya dikelola dan diproses secara struktural dari sisi penataan organisasi kelembagaan daerah.
“Yang tahu persis terkait dengan kebutuhan dari organisasi perangkat daerahnya ya organisasi perangkat daerah pengampu itu sendiri. Apakah mereka mau melakukan pembentukan unit-unit pelaksana UPTD itu, ya harus melalui proses analisa mendalam yang disampaikan kepada kami,” ucap Iwan, Rabu (11/11/2026).
Iwan membeberkan, dalam setiap evaluasi pembentukan UPTD baru, indikator beban kerja serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) profesional menjadi aspek paling krusial yang diuji secara ketat.
Pihaknya memastikan tidak akan pernah memproses usulan kelembagaan baru apabila prasyarat mendasar terkait formasi jabatan fungsional yang relevan belum sepenuhnya terpenuhi di dalam struktur instansi pengusul tersebut.
“Semua pastinya dilihat dari analisis beban kerja dan pemenuhan SDM-nya. Kita harus mempertimbangkan dari beban kerja dan dalam proses pembentukan UPTD juga harus dilihat ketersediaan jabatan fungsional yang ada di dalam UPT yang akan dibentuk,” sebut Iwan.
Dengan penerapan prosedur pengujian yang ketat ini, Pemkab PPU berkomitmen melahirkan unit kerja yang efektif dan melayani masyarakat.
“Kalau misalkan kita mau bentuk-bentuk aja tetapi jabatan fungsionalnya belum ada pun tidak bisa seperti itu,” tutupnya. (Adv/d1)
