Kacamatanegeri.com, PPU– Capaian realisasi investasi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2026 menghadapi tantangan yang sangat berat. Hingga Triwulan III (TW 3), realisasi investasi yang masuk ke daerah ini baru menyentuh angka sekitar Rp 700 miliar. Angka ini masih sangat jauh dari target yang dibebankan sebesar Rp 3,3 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten PPU, Amrullah, mengungkapkan melambatnya ritme pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan signifikan realisasi investasi tahun ini.
Menurut Amrullah, terdapat perbedaan cukup besar antara kondisi riil proyek di lapangan dengan target yang dipatok pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
“Untuk 2026 kita dipatok target Rp3,3 triliun. Nah, realisasi sampai TW 3 itu kurang lebih baru Rp700 miliar, jadi memang masih jauh dari target,” ucapnya, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada mulanya, usulan target ideal berdasarkan kemampuan dan potensi riil Kabupaten PPU sebenarnya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Namun, penetapan akhir dari BKPM tetap menempatkan beban target PPU di angka Rp3,3 triliun.
“Waktu rapat pembagian target sudah kami sampaikan bahwa untuk saat ini cukup berat mengejar angka tersebut. Tapi karena ini kewenangan BKPM melalui provinsi, kami di daerah menerima saja,” jelasnya.
Berbanding Terbalik dari Tahun 2024
Kondisi 2026 ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan tren investasi pada 2024. Saat itu, masifnya pembangunan fisik infrastruktur IKN memberi dorongan luar biasa pada capaian investasi PPU.
“Di tahun 2024 target kita Rp2,5 triliun, dan realisasinya mampu menembus Rp3,7 triliun. Itu terjadi karena saat itu kegiatan pembangunan IKN sedang gencar-gencarnya,” kata Amrullah.
Ketika intensitas kegiatan pembangunan di kawasan IKN mengalami penurunan atau penyesuaian ritme, imbasnya langsung terlihat pada angka realisasi di Sistem Online Single Submission (OSS).
Adapun porsi investasi sebesar Rp700 miliar yang telah tercatat hingga TW III 2026 ini sebagian besar disumbang oleh fasilitas penunjang di kawasan IKN, khususnya sektor kesehatan dan rumah sakit swasta.
“Yang banyak masuk saat ini dari sektor kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit seperti RS Hermina Nusantara, Mayapada Hospital Nusantara, dan RS Abdi Waluyo,” tambahnya.
Untuk memaksimalkan capaian di sisa periode tahun ini, DPMPTSP PPU berencana mengencangkan pemantauan dan pengawalan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha.
Amrullah berharap pendampingan ini dapat memastikan seluruh investasi yang sudah berjalan di lapangan dapat tercatat secara akurat di sistem, sekaligus menjaring potensi investasi baru yang masuk ke PPU. (loe/aja/Adv)
