KACAMATANEGERI.COM, PPU – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU).
Sebaliknya, situasi ini menjadi pelecut bagi Bupati PPU, Mudyat Noor, untuk menuntut seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih kreatif, efisien, dan berorientasi hasil dengan mengoptimalkan potensi sektor riil.
Penekanan tajam ini disampaikan Mudyat Noor dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pimpinan SKPD yang menandai pergeseran fundamental dalam arah kebijakan pembangunan PPU, Kamis (27/11/2025).
“Saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” ucap Mudyat.
Mudyat menegaskan bahwa PPU tidak akan terjerat dalam proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur mewah. Arah kebijakan pembangunan PPU akan secara eksklusif berfokus pada penguatan ekonomi rakyat melalui tiga sektor strategis, yaitu industri perikanan, pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat. Ketika ekonomi masyarakat kuat, APBD kita kecil pun tidak jadi masalah,” tambahnya.
Sektor perikanan menjadi area yang diinstruksikan untuk segera direalisasikan. Mudyat menyoroti persoalan vital yang merugikan nelayan PPU yakni minimnya fasilitas pendingin dan bahan bakar solar di wilayah hulu, yang memaksa nelayan menjual hasil tangkapan di luar PPU dengan harga yang tidak menguntungkan.
“Harga ikan sering tidak berpihak ke nelayan karena mereka menjual hasil tangkapan sebelum sampai Penajam. Kita harus rebut nilai ekonominya,” ujar Mudyat.
Untuk mengatasi ini, SKPD terkait didorong merumuskan program prioritas yang dapat menyerap dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pemkab PPU bahkan berpotensi mendapat dukungan hingga Rp22 miliar dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain perikanan, sektor pertanian dan peternakan menjadi fokus utama lainnya. Dinas terkait diinstruksikan untuk segera melakukan pemetaan program prioritas yang terhubung dengan skema pembiayaan kementerian, provinsi, maupun dunia usaha.
“Saya ingin desa bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi menjadi pusat industri pangan, perikanan, peternakan, dan usaha rakyat,” tegasnya.
Untuk mengakselerasi tata kelola desa, program Digitalisasi Desa (Desapedia) akan menjadi instrumen kunci. Dengan minimal 30 desa memenuhi kriteria digitalisasi, PPU berpotensi mendapat insentif hingga Rp20 miliar dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, Bupati juga memberlakukan penghematan fiskal yang ketat. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program nonteknis yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat wajib dikurangi atau dihapus.
“Tidak ada alasan tidak bekerja hanya karena anggaran terbatas. Tunjukkan kinerja,” ungkap Mudyat. (adv)
