Sinergi Lintas Hukum Tuntaskan Pengurusan Perwalian Anak di PPU

Advertorial, Berita63 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat kerja sama lintas instansi dengan melibatkan Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Agama dan Negeri guna menyelesaikan status hukum dan hak perwalian anak-anak terlantar secara tuntas.

Kolaborasi strategis ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum pengasuhan di luar proses pengangkatan anak formal yang kerap rumit. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, mengatakan setelah dokumen kependudukan berupa NIK dan akta kelahiran diterbitkan dengan status tanpa nama orang tua kandung, terdapat beberapa tahapan prosedural penting berikutnya yang harus diselesaikan.

banner 336x280

“Berikutnya yang tidak kalah penting adalah penetapan hak perwalian resmi melalui lembaga peradilan,” ucap Dony, Kamis (12/11/2026).

Proses tersebut dijelaskan Dony, dibantu sepenuhnya oleh Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan hak wali yang sah terhadap anak tersebut.

Dirinya menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan proses pengakuan anak, pengesahan anak, ataupun pengangkatan anak secara perdata penuh, melainkan penataan administrasi untuk status mewakili anak di bawah usia 17 tahun demi menjamin perlindungan hukum mereka.

“Administrasi itu untuk status mewakili anak yang di bawah usia 17 tahun. Menjamin membantu anak untuk mendapatkan perlindungan hukum,” jelas Dony.

Sebagai contoh konkrit, kasus penyerahan dokumen dua anak terlantar, yakni berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang saat ini berada di bawah pengawasan salah satu yayasan pondok pesantren di Kabupaten PPU.

Baca Juga :  Guncangan Ketidakpastian Ekonomi Global Tidak Menyurutkan Nyali Honda Untuk Kuasai Market

Dengan adanya penetapan perwalian resmi dari pengadilan, pihak yayasan atau pengasuh kini memiliki legalitas hukum yang kuat untuk mewakili anak dalam berbagai urusan keperdataan hingga usia 17 tahun, termasuk penandatanganan dokumen penting pendidikan.

Dony menambahkan, pendampingan hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) ini merupakan inovasi pelayanan pertama di Kaltim yang diterapkan di PPU untuk mencegah risiko sengketa waris atau penyalahgunaan status di masa depan. (Adv/d1)

banner 336x280