Kacamatanegeri.com, PPU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menyoroti penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) oleh pemerintah daerah yang diinisiasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU.
Meski mengapresiasi adanya FGD dalam upaya untuk meningkatkan riset dan inovasi daerah, namun ia menilai, program-program yang dihasilkan perlu lebih spesifik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya melihatnya, menyangkut masalah riset-riset seperti itu. Daerah tentu sangat membutuhkan. Akan tetapi kita juga perlu melihat dalam hal menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baru, yang lebih Survive,” ujarnya saat ditemui awak media, Selasa (8/10/2024).
Oleh karena itu, Ia menghimbau, agar riset yang dilakukan pemerintah daerah harus betul-betul dilaksanakan secara step by step dan sistematis.
Selain itu, Ia juga menyuarakan pentingnya fokus pada riset yang relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau mau lebih spesifik, contoh IKN. Apa yang dibutuhkan di sana. Itu yang coba kita lakukan. Mungkin melibatkan universitas dari luar umpamanya dan harus jelas endingnya itu seperti apa,” ucapnya.
“Kami sepakati untuk peningkatan ini bagian daripada peningkatan SDM dan menjurus kepada program secara spesifikasi, jangan sampai hanya bersifat umum dan pada akhirnya nanti ending-nya tidak ada,” tambahnya.
Raup Muin mengatakan, dari data informasi yang didapat indeks SDM yang ada di PPU masih rendah. Maka program riset yang dilakukan haruslah tuntas.
Tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, namun harus dilanjutkan hingga ke tahap perencanaan dan penerapan secara berkelanjutan. “Jangan sampai hanya berseremonial saja,” ringkasnya.
Selain itu, Raup Muin juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan di daerah, seperti masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ia mempertanyakan mengapa masalah-masalah tersebut belum dapat diselesaikan dalam waktu yang lama.
“Contoh mengenai RTRW ini tidak selesaikan dan ini butuh keterlibatan kedua belah pihak. Karena RTRW itu juga usulannya pemerintah, apa persoalannya. Kenapa tidak selesai, itu kan harus diclearkan,” pungkasnya. (*/ni/d1)
