KACAMATANEGERI.COM, PPU – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ke-2.
Digelar di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), wilayah episentrum Ibu Kota Nusantara (IKN), pertemuan ini secara tegas menempatkan Kedaulatan Pangan dan Energi sebagai pilar utama kebangkitan ekonomi umat di Kaltim.
Rakorda yang berlangsung tiga hari, sejak Jumat (7/11/2025), ini mengumpulkan 50 peserta, termasuk perwakilan komisi ekonomi dari 10 kabupaten/kota. Tujuannya merumuskan rekomendasi taktis yang menyinergikan tiga pilar utam yaitu pemerintah, ulama, dan umat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, yang mewakili kepala daerah, secara resmi membuka acara. Dalam sambutannya, ia menekankan urgensi sinergi ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi makro.
“Stabilitas negara sangat bergantung pada kedaulatan pangan nasional. Rakorda ini harus fokus pada upaya pengendalian inflasi daerah, sambil secara cerdas memanfaatkan peluang ekonomi eksponensial yang ditawarkan oleh kehadiran IKN di wilayah PPU,” ucapnya.
Ia optimistis, Kaltim memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi aktor kunci dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia.
Dukungan kuat juga datang dari pusat. Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Amirsyah Tambunan, menuturkan bahwa tugas MUI kini melampaui pembinaan spiritual, mencakup tanggung jawab besar untuk melindungi dan memberdayakan umat secara ekonomi.
“Kita membutuhkan kedaulatan sumber daya alam dan keadilan ekonomi. Ini penting agar umat Islam tidak hanya berdaya saing, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional secara inklusif,” ujarnya.
Selama tiga hari kegiatan, para peserta akan terlibat dalam rapat komisi intensif, seminar, dan pemaparan materi dari pakar nasional dan daerah. Fokusnya adalah menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat ekosistem ekonomi umat di Kaltim.
Rakorda ini diharap menjadi titik balik yang mengukuhkan peran MUI dalam mewujudkan ekonomi umat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Lebih jauh, pertemuan ini bercita-cita menjadikan Kaltim sebagai pilot project provinsi yang mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi IKN dengan nilai-nilai keumatan dan ketahanan pangan nasional. (adv)
