KACAMATANEGERI.COM, PPU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan rencana program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (16/10/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, secara langsung memimpin Rakor TPAKD yang dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kepala kantor Bank Indonesia (BI) Balikpapan, perwakilan Bank dan lembaga jasa keuangan di PPU dan para pejabat terkait lainnya.
Sekda PPU, Tohar menjelaskan, terbentuknya TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
Termasuk mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat serta mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten PPU telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan telah dikukuhkan pada September 2024 lalu,” ujar Tohar dalam sambutannya.
Ia menekankan, pentingnya TPAKD terutama dalam menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif.
“Antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan dan membiayai pembangunan sektor prioritas serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia,” urainya.
Data statistik menunjukkan potensi besar Kabupaten PPU. Dengan jumlah penduduk mencapai 196.566 jiwa dan jumlah rekening pada Bank di PPU mencapai sekitar 141.567 rekening tabungan dengan nilai sekitar Rp 1,1 trilyun.
Adapun Rekening Deposito berjumlah 675 yang bernilai sekitar Rp 159,893 miliar dan Rekening Giro sejumlah 1.305 dengan nilai sekitar Rp 901,667 milyar. Penyaluran kredit kepada masyarakat selama tahun 2023 yang terdata sejumlah 31.963 orang debitur dengan nilai Rp 1,608 trilyun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen dari tahun 2022 dan diproyeksikan akan bertumbuh positif sejalan dengan dampak dari pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan,” ungkap Tohar.
Ia menegaskan, pentingnya langkah-langkah sistematis dan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan.
Hal ini, menurutnya, sangat krusial untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat PPU.
“Setelah terbentuknya TPAKD, maka Rakor ini diharapkan menjadi sarana koordinasi, diskusi dari sinergi oleh semua pihak yang tercakup dalam TPAKD Kabupaten PPU untuk merumuskan rencana kerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dipenghujung tahun 2024 serta perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025,” jelasnya.
Selain itu, TPAKD dituntut untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah. Terutama di sektor-sektor produktif dengan memperhatikan potensi pengelolaan sektor perekonomian seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Sehingga, kata Tohar, masyarakat yang sering terkendala dengan permasalahan permodalan atau pembiayaan dapat dimudahkan.
“Maka dengan adanya TPAKD ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga berbagai produk keuangan yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di wilayah PPU,” pungkasnya. (*/ni/d1)
