Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik menunjuk Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi Pilot Project Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) menggunakan pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Program ini resmi digeber melalui kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 yang sukses berlangsung di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC)- Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Ribuan peserta hadir dalam kegiatan, mulai dari Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Forkopimda, Perbankan, BUMN, BUMD hingga perangkat daerah.
Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menyatakan, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
“Tentunya juga memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Rahmad, sistem digital ini akan sangat meningkatkan akurasi data penerima sehingga potensi salah sasaran dapat diminimalkan. Karena jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan.
Untuk mensukseskan program, lanjut Rahmad, pemerintah kota akan melibatkan Ketua RT sebagai ujung tombak pendataan warga.
“Kami menilai Ketua RT memiliki peran penting untuk bisa diandalkan sebagai kekuatan data dari tingkat bawah,” ucapnya.
Dengan begitu, Rahmad mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan keluarga atau kedekatan pribadi.
“Data yang dikumpulkan harus mencerminkan kondisi riil masyarakat yang sesungguhnya, sehingga program dapat berjalan efektif,” ungkapnya.
Dijelaskan Rahmad, sebanyak 365 agen perlindungan sosial diterjunkan guna mengimplementasikan program.
“Mereka para agen akan bertugas di 34 kelurahan yang ada di Balikpapan, dimulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026,” paparnya.
Adapun tugas agen sambung Rahmad, akan mendampingi masyarakat dalam proses registrasi, verifikasi, validasi data hingga mekanisme sanggahan.
“Kehadiran para agen diharapkan dapat memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan belum terdata, sekaligus membuka ruang koreksi terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai,” ungkapnya.
Rahmad berharap seluruh elemen masyarakat berperan aktif mendukung mensukseskan program, yang diberikan pemerintah pusat.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat bukan sekedar kehormatan. Ini peluang Balikpapan untuk menunjukkan sekaligus menjadi contoh pemanfaatan terknologi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan sosial yang tepat sasaran, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (loh)
