Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Menyikapi dinamika dan situasi yang berkembang saat ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi sekaligus meneguhkan komitmen bersama menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, di Qubika Hotel di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Minggu (31/8/2025).
Dalam pernyataannya usai rapat, Mudyat Noor menegaskan bahwa seluruh peserta rapat satu suara untuk menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum maupun pribadi.
“Hasil rapat koordinasi kami hari ini telah menyepakati beberapa hal penting. Yang pertama, menolak segala bentuk anarkisme. Kami mendukung penuh langkah TNI dan Polri dalam menindak tegas secara profesional agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran, baik terhadap pelaku maupun provokator,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan perlunya komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Menurutnya, konflik yang berpotensi memicu kerusuhan harus diselesaikan melalui jalur dialog, bukan konfrontasi.
“Pemda PPU bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat membuka ruang dialog yang aman dan netral. Kami juga mengimbau rekan-rekan media lokal agar memberitakan setiap peristiwa secara berimbang dan tidak memicu konflik,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Mudyat Noor juga meminta peran aktif seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Bupati menjelaskan, perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
“Langkah yang kami sepakati antara lain mengaktifkan sistem peringatan dini di tingkat RT dan RW, memberdayakan masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum, serta melibatkan organisasi kepemudaan, karang taruna, hingga ormas dalam menjaga keamanan lingkungan,” paparnya.
Prioritaskan Keamanan dan Pulihkan Kehidupan Sosial Ekonomi
Selain aspek keamanan, Pemkab PPU juga memprioritaskan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mudyat Noor menegaskan, setiap kepala wilayah diminta mengaktifkan kembali pos kamling dan patroli rutin di lingkungannya masing-masing.
“Pemda PPU memprioritaskan keamanan masyarakat sebagai fondasi membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan lingkungan yang aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan produktif,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pemda dan Forkopimda PPU juga bersepakat untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat edukasi perdamaian.
Langkah ini ditempuh dengan mendorong sosialisasi toleransi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, pendidikan perdamaian dan resolusi konflik akan diintegrasikan dalam kegiatan formal maupun nonformal.
“Penting bagi kita semua menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kami mendorong lahirnya kesadaran bersama tentang arti perdamaian, toleransi, dan gotong royong. Semua ini demi menjaga stabilitas daerah yang kita cintai,” tandas Bupati.
Rapat koordinasi Forkopimda PPU ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
“Dengan komitmen bersama, kita yakin Kabupaten Penajam Paser Utara tetap aman, damai, dan kondusif. Mari kita jaga stabilitas daerah kita, karena perdamaian adalah tanggung jawab bersama,” tutup Mudyat Noor.
Tampak hadir dalam pertemuan ini Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, Kapolres PPU AKBP Andreas Alek, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, kepala SKPD, sejumlah tokoh adat dan agama, ormas serta pihak terkait lainnya. (sumberhumasppu/d1)
