Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Upaya terus dimatangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dengan mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengambil alih pengelolaan aset infrastruktur jalan di Kecamatan Sepaku, khususnya wilayah yang masuk dalam delineasi IKN.
Hal ini guna mengurai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU di tengah kesehatan keuangan daerah saat ini, sekaligus mempercepat perbaikan akses jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi dan melakukan koordinasi intensif dengan mendatangi langsung jajaran Deputi Bidang Infrastruktur OIKN.
“Kami membawa surat itu sekaligus berdiskusi, bisa tidak jika aset ini diserahkan secara bertahap, terutama infrastruktur jalan di Sepaku. Toh, dalam ketentuan undang-undang aset di wilayah IKN nantinya juga akan diserahkan,” kata Muhajir, Kamis (29/10/2026).
Skema penyerahan aset secara bertahap dianggap menjadi solusi paling rasional di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pemkab PPU berharap alokasi anggaran pusat untuk pembangunan IKN yang dinilai cukup besar dapat menjangkau perbaikan jalan-jalan lokal yang menyangkut hajat hidup warga Sepaku.
“Kan lumayan alokasi mereka gede, masih ada Rp6 triliun. Kita kan kesulitan dengan kondisi anggaran sekarang ini. Maka kita pengin secara bertahap aset-aset, terutama infrastruktur jalan, diambil alih IKN dulu karena jalannya ini jadi keluhan warga,” ujar Muhajir menambahkan.
Namun, OIKN menjelaskan bahwa mereka belum siap menerima pengalihan tersebut. Pihak Otorita beralasan alokasi anggaran khusus pemeliharaan jalan daerah belum teranggarkan, sehingga pengambilalihan aset dikhawatirkan menjadi beban berat bagi keuangan OIKN saat ini.
Meski demikian, Pemkab PPU telah memetakan seluruh ruas jalan hingga menyiapkan skema alternatif untuk jalan-jalan yang beririsan langsung dengan kawasan Nusantara.
“Kalau tidak mau diambil semua, kita minta ditinjau mana yang betul-betul beririsan dengan OIKN. Upaya pemerintah daerah sebenarnya sudah maksimal, dari bersurat sampai ketemu langsung. Meski belum ada respons, prinsipnya Pemkab PPU tetap memperhatikan wilayah Sepaku,” tutup Muhajir. (Adv/d1)
