KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memantapkan langkahnya untuk bertransformasi menjadi sentra perikanan modern yang terintegrasi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ambisi ini mendapat respons positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang siap mendukung percepatan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan revitalisasi infrastruktur perikanan di PPU.
Dukungan tersebut terungkap setelah Bupati PPU, Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sejak tahun 2013 (Kepmen KKP No. 35/2013), memiliki garis pantai sepanjang 272 kilometer dengan potensi perikanan melimpah. Namun, Bupati mengakui adanya kesenjangan yang harus segera diatasi.
“Potensi perikanan kami membentang luas, namun besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan, terutama dari sisi fasilitas pendukung dan akses pemasaran,” kata Mudyat.
Ia menegaskan komitmen Pemkab untuk melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan legislatif (DPRD) dalam percepatan penyusunan proposal dan dokumen teknis.
“Targetnya jelas, pembangunan KNMP harus segera terealisasi untuk memberikan manfaat nyata pada peningkatan ekonomi keluarga nelayan PPU,” terangnya.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan mengoptimalkan sektor kelautan, Pemkab PPU mengajukan dua pilar program prioritas yang berfokus pada hilirisasi, tata niaga, dan keselamatan.
Diusulkan pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api serta revitalisasi delapan TPI strategis. TPI ini direncanakan akan dikelola langsung oleh Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang bertujuan memotong rantai distribusi, memperkuat tata niaga hasil laut, dan meningkatkan pendapatan keluarga nelayan secara signifikan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol (Purn.) Lotharia Latif, menyambut baik usulan PPU. Ia menyebut, posisi geografis PPU yang strategis, berdekatan dengan IKN, menjadikannya potensial sebagai bagian dari program percepatan KNMP nasional.
“KNMP adalah prioritas nasional. Hingga 2025 baru 65 titik yang disetujui dari target awal 100. Namun, pada 2026, target pembangunan melonjak hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensialnya,” tambah dia. (Adv)
