KACAMATANEGERI, PENAJAM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melontarkan kritik keras terhadap praktik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab PPU yang masih sering menggelar rapat, sosialisasi dan berbagai kegiatan lain di luar wilayah Benuo Taka.
Kebiasaan ini dinilai mematikan roda ekonomi lokal, khususnya bisnis perhotelan dan restoran yang tengah lesu.
Ketua PHRI PPU, Sandri Ernamurti, dengan tegas meminta seluruh dinas untuk menghentikan kebiasaan tersebut.
“Saya minta tolong dinas-dinas stop mengadakan kegiatan di luar Kabupaten PPU,” ucap Sandri pada Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya diprioritaskan pelaksanaannya di dalam daerah sebagai bentuk dukungan nyata bagi pengusaha lokal.
“Pengusaha hotel dan restoran di Balikpapan itu orang kaya, buat apa kegiatan di sana, sementara daerah sendiri miris. Lebih bagus dimanfaatkan untuk memajukan orang-orang PPU,” jelas Sandri, menyindir OPD yang lebih memilih Balikpapan sebagai lokasi kegiatan.
Sandri menekankan, dengan menggelar kegiatan di PPU, maka akan terjadi perputaran mata rantai uang yang bermanfaat bagi banyak pihak. Sebaliknya, pemaksaan kegiatan di luar daerah hanya akan memberikan keuntungan bagi segelintir orang.
“Hanya kepuasan dinas terkait saja. Terus buat apa ada usaha serupa di Kabupaten PPU,” keluhnya.
PHRI mengaku berada di posisi dilematis. Di satu sisi, pengusaha dituntut untuk terus meningkatkan fasilitas hotel dan restoran mereka, bahkan dibebankan target untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tuntutan ini tidak diimbangi dengan komitmen Pemkab untuk memaksimalkan kegiatan di daerah sendiri.
“Tolong dong kegiatannya di daerah sendiri, sehingga kami tak tertinggal jauh untuk meningkatkan fasilitas. Kita pengusaha dan punya uang untuk membangun fasilitas, namun harus berpikir ulang kapan modalnya balik, kalau perputaran duit tak terjadi di daerah sendiri,” terangnya.
Sandri berharap Pemkab PPU dan OPD dapat berkolaborasi dan berkomitmen penuh dalam bersinergi membangun PPU yang baru berusia 23 tahun.
Ia juga mengingatkan agar para Kepala Dinas tidak menjadikan kegiatan Bupati di luar daerah sebagai pembenaran untuk ikut-ikutan.
“Kegiatan Pak Bupati di luar daerah jangan dijadikan tolak ukur dan diikuti. Itu pemikiran yang salah. Bupati keluar daerah dalam tugas mencari investor, membangun relasi, dan mencari tambahan anggaran. Nah kita di daerah tolong jangan mengikuti,” pintanya
Sandri berharap setiap rupiah anggaran yang didapat dapat diimplementasikan di Kabupaten PPU.
“Pak Bupati sudah susah payah mencari anggaran di pusat, namun akhirnya di bawa lagi keluar daerah dengan gelar kegiatan di luar PPU. Intinya jangan gengsi,” pungkas Sandri. (ynd)
