Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuahkan hasil konkret.
Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tengah berjalan di PPU menjadi bukti nyata komitmen kepala daerah dalam menjemput program pusat demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Andi Trasodhoharto, memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan daerah atas kerja keras dan lobi intensif yang dilakukan langsung ke Jakarta. Berkat ketekunan Bupati PPU, Mudyat Noor yang kerap bolak-balik menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, kabupaten yang menjadi gerbang ibu kota negara ini akhirnya mendapatkan perhatian khusus di sektor kelautan.
“Saya jujur terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bolak-balik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menelurkan program ini. Beliau luar biasa langsung ketemu dengan Pak Menteri agar supaya Penajam Paser Utara ini diperhatikan terkait dengan nelayannya,” ucap Andi, Selasa (10/11/2026).
Dalam pelaksanaan proyek ini, peran pemerintah daerah difokuskan pada penyediaan lahan, pendampingan administratif, serta membantu fungsi pengawasan teknis di lapangan. Sementara itu, pengerjaan fisik utama ditangani langsung oleh satuan kerja di bawah KKP.
Proyek pembangunan ini menggunakan konsep kawasan terpusat yang dibagi menjadi satu titik inti di Kelurahan Nenang, serta dua titik wilayah penyangga yang terletak di Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Api-api.
Pendekatan pembangunan bertahap ini dirancang untuk merangkul total populasi nelayan di PPU yang mencapai sekitar 2.900 orang. Kehadiran fasilitas modern ini sekaligus menjawab keresahan para nelayan selama bertahun-tahun yang merasa kurang mendapatkan perhatian fasilitas publik yang memadai.
Selain infrastruktur fisik pelabuhan dan pabrik es, pemerintah daerah juga memastikan bahwa perlindungan sosial bagi para pekerja laut, termasuk penyediaan jaminan BPJS nelayan, terus berjalan beriringan.
“Pemerintah hadir bersama dengan kepemimpinan Pak Bupati untuk bisa memberikan fasilitasi kepada nelayan. Minimal fasilitasnya dulu, setelah itu baru kita atur pemanfaatannya. Dengan adanya KNMP ini, nelayan bisa lebih mudah melakukan transaksi dan merasa terlindungi,” pungkas Andi. (Adv/d1)
