Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN – Penerapan good governance tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga harus berakar pada karakter dan jati diri bangsa.
Demikian ditegaskan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-9 yang berlangsung di Perumahan Kartini, Jl. Asnawi Arbain Blok G9B RT 34, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Senin (6/10/2025) malam.
Menurut Sigit, pemerintahan yang baik mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum.
Namun, dalam konteks Indonesia, nilai budaya seperti kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan kerukunan juga perlu dijadikan pedoman dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Tidak hanya itu, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial merupakan fondasi moral yang perlu dijaga dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Sigit.
Dan yang terpenting kata Sigit, implementasi nilai budaya dapat diwujudkan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai budaya, penyusunan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan bertema Kepemerintahan yang Baik Bersumber pada Nilai Budaya Bangsa ini menghadirkan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Ruddy Iskandar, serta Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi, Joko Prasetyo, S.E sebagai narasumber.
Semakin berbobot, acara dipandu Imam Sutejo Kurniawan sebagai moderator. Tampak tokoh masyarakat dan agama, serta warga dari berbagai kalangan, termasuk pemuda dan ibu-ibu RT 34 Kelurahan Sepinggan Raya hadir dalam kegiatan
Narasumber Ruddy Iskandar menekankan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan.
“Demokrasi yang sehat harus tumbuh dari akar budaya sendiri, bukan hanya meniru sistem luar. Ketika masyarakat memahami nilai-nilai ini, maka pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bisa terwujud,” ujarnya.
Hal senada juga dijelaskan Joko Prasetyo. Dirinya menilai bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan kunci agar nilai-nilai budaya bangsa tetap hidup dan menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan,” ungkap Joko.
Dalam sesi diskusi, para peserta juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, ketidaktransparanan, inefisiensi administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat.
Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi serta menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa agar tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. (**/d1)
