Kacamatanegeri.com, PENAJAM– Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyatakan, soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan pendidikan gratis, bagi sekolah negeri maupun swasta yang diberlakukan di semua daerah termasuk PPU, hingga saat ini masih menunggu keputusan resmi dari kementerian untuk penerapannya di daerah.
“Penerapannya itu kita masih menunggu kebijakan, karena itu menyangkut kebijakan yang dari provinsi ke daerah,” ujar Bupati, Selasa (17/6/2025)
Mudyat menjelaskan, keputusan MK tersebut akan menjadi bahan diskusi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jadi diskusi kita bersama, mudah-mudahan hasil dari keputusan MK itu kita masih nunggu juga dari kementerian,” tambahnya.
Mudyat menegaskan, terkait penerapan pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta harus menunggu regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar (Kemendikdas). Juga dari Pemerintah Daerah maupun Provinsi hanya mengikuti.
“Sebetulnya kita masih menunggu keputusan dari Kemendikdas itu nanti bagaimana regulasi yang dikeluarkan. Kita di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, akan mengikuti,” imbuhnya.
Baca Juga : https://kacamatanegeri.com/pemkab-ppu-upayakan-universitas-gunadarma-masuk-program-gratispol/
Menurutnya kebijakan tersebut masih di pihak MK, maka perlu dibahas melalui rapat, oleh sebab itu pemeritah daerah masih menunggu panggilan dari Kemendikdas.
“Nanti tinggal bagaimana kita bisa menyikapi persoalan itu,” ucapnya.
Di singgung soal kesiapan anggaran di daerah, ia menilai bahwa kebijakan ini akan menyesuaikan anggaran di setiap daerah masing-masing.
“Sebetulnya kalau bicara anggaran itu tergantung, tidak bisa dibilang kekurangan atau lebih, tergantung nanti kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah seperti apa,” terangnya.
Mudyat menambahkan, bahwa keputusan MK ini adalah kebijakan nasional, maka pendanaan utamanya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pasti saya yakin dengan keputusan MK soal sekolah gratis ini adalah kebijakan nasional, otomatis dampaknya juga nasional. Jadi pasti APBN dulu yang masuk, kita di daerah ini sifatnya hanya mendukung,” tutupnya. (*/ant/dwn/adv)
