KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program Pembangunan, menyusul kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, yang menyebut pemotongan anggaran tersebut menjadi kendala terbesar daerahnya.
“Terus terang saja, di tengah pemotongan TKD kami, memang ini menjadi tantangan terbesar kami dalam pembangunan,” kata Mudyat Noor saat penutupan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kaltim XVII 2025 beberapa hari lalu.
Di tengah kesulitan anggaran, muncul harapan baru yang menyelimuti jajaran Pemerintah Kabupaten PPU. Harapan itu hadir seiring kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang diutus langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk menghadiri acara penutupan Popda.
Bupati Mudyat menekankan signifikansi kehadiran Sekda Kaltim tersebut. Pasalnya, Sri Wahyuni secara otomatis menjabat sebagai Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
“Pak Gubernur Kaltim itu mewakilkan Bu Sekda. Tentu saja membawa harapan besar kepada kami. Otomatis berarti sudah ada yang pasti-pasti yang dibawa,” tambah Mudyat.
Mudyat Noor mengklaim bahwa Kabupaten PPU merupakan salah satu daerah yang paling terpukul akibat adanya pemotongan TKD. Oleh karena itu, kehadiran langsung Ketua TAPD Provinsi Kaltim ini dianggap sebagai angin segar dan suntikan motivasi bagi pemerintah daerah.
“Kami yang merasa TKD kami salah satu daerah yang paling terpukul dengan adanya pemotongan TKD ini, dengan kehadirannya (Sekda Kaltim) diberikan harapan. Karena langsung Ketua TAPD yang diutus oleh Pak Gubernur,” lanjutnya.
Mudyat berharap, Sri Wahyuni sebagai Ketua TAPD Kaltim ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan spesifik yang harus segera dipenuhi di Kabupaten PPU. Ia ingin Ketua TAPD dapat melihat langsung kondisi riil dan tantangan pembangunan di balik merosotnya alokasi anggaran daerah.
“Sehingga tahu apa sih sebetulnya yang harus diisi di Kabupaten PPU ini,” pungkas Mudyat. (Adv)
