Pemkab PPU Tegaskan Produk UMKM Harus Kantongi Legalitas Lengkap

Advertorial, Berita14 Dilihat
banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong penguatan daya saing produk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal melalui perluasan akses pasar di jaringan toko ritel modern.

Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag), pemerintah daerah secara konsisten mengimbau pengelola ritel modern agar menyediakan etalase terdepan bagi produk-produk unggulan masyarakat PPU.

banner 336x280

Kepala Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindag Kabupaten PPU, Marlina, mengungkapkan bahwa komunikasi serta edukasi kepada pihak pengelola toko modern terus dilakukan. Hasilnya, sejumlah gerai ritel seperti Maxim dan Alfamidi di wilayah Penajam telah mengakomodasi produk lokal, khususnya komoditas pangan kering seperti amplang, untuk dipajang di gerai mereka.

“Kita selalu menyampaikan dan mengedukasi bahwa toko-toko modern itu mohon menyiapkan outlet terdepan untuk UMKM karena itu produk lokal kita. Pengelola sudah tahu dan paham bahwa kita wajib mengakomodir beberapa UMKM yang ada di Penajam,” ujar Marlina.

Kendati pintu kemitraan dengan ritel modern terbuka lebar, Marlina menegaskan bahwa tidak semua produk lokal dapat langsung dipasarkan di gerai tersebut.

Pelaku UMKM lanjutnya, wajib memenuhi standar kelayakan dan legalitas usaha secara menyeluruh, mulai dari sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi halal guna menjamin keamanan konsumen dan mencegah persoalan hukum di kemudian hari.

Baca Juga :  Bupati PPU Ajak Warga Dukung Nabila di Ajang Putri Pariwisata 2025

“Pokoknya yang punya PIRT, NIB, dan produk halalnya sudah ada, itu bisa diterima. Memang tidak diperbolehkan memajang di outlet kalau tidak melengkapi dokumen itu, karena takutnya bermasalah nanti,” jelasnya.

Marlina menambahkan, pengurusan berbagai dokumen legalitas tersebut kini jauh lebih mudah karena telah terintegrasi melalui sistem daring. Pemerintah daerah pun mendorong para pelaku usaha lokal agar segera melengkapi persyaratan administrasi tersebut sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar ritel modern sekaligus bersaing di platform penjualan digital.

“Sekarang pengurusan NIB dan dokumen lainnya sudah sangat mudah dengan sistem online. Produk kering itu boleh masuk asalkan memenuhi kriteria yang ada,” pungkas Marlina. (Adv/d1)

banner 336x280