Kacamatanegeri.com, JAKARTA – Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di tengah posisi strategisnya sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), daerah sendiri justru harus mengelus dada akibat terjadinya penyempitan ruang gerak anggaran daerah untuk pembangunan sarana fisik.
Postur APBD PPU yang pada 2025 sempat berada di kisaran Rp2,4 triliun harus mengalami penyesuaian drastis menjadi sekitar Rp1,9 triliun pada 2026. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya penerimaan TKD sebesar 29,1 persen atau menyisa sekitar Rp1,4 triliun. Realita keterbatasan fiskal ini memaksa pemerintah daerah menyusun ulang skala prioritas pembangunan secara lebih ketat.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh mematikan pemikiran inovatif pemerintah daerah. PPU harus tetap mampu memanfaatkan keunggulan konektivitas wilayah seperti Jembatan Pulau Balang, akses Bandara VVIP IKN, Pelabuhan Penajam, dan Pelabuhan Buluminung demi menarik pendanaan alternatif.
“Kehadiran IKN harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan,” ucap Mudyat dalam Talkshow Zona Inspirasi Kompas TV, Rabu (4/11/2026).
Melalui dokumen RPJMD 2025-2029, Pemkab PPU memfokuskan arah pembangunan pada transformasi ekonomi berbasis non-SDA, peningkatan kualitas SDM, serta penataan pemerataan infrastruktur antarwilayah. Mudyat memastikan penyesuaian anggaran disiasati dengan pengetatan efisiensi belanja daerah dan penajaman prioritas.
“Kita harus menjawab tantangan fiskal ini dengan efisiensi, inovasi, kolaborasi, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif,” kata Mudyat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah aktif menembus sumber pendanaan di tingkat pusat maupun swasta. Langkah tersebut dinilai krusial agar penyiapan fasilitas publik dan dorongan bagi generasi muda lokal untuk menangkap peluang ekonomi tetap berjalan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin anak-anak PPU hanya menjadi penonton pembangunan IKN. Mereka harus menjadi tenaga kerja terampil, profesional, wirausaha, dan pelaku ekonomi yang mampu mengambil peluang,” tandasnya. (Adv/d1)
