KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kini resmi meningkatkan statusnya menjadi Siaga Bencana, menyikapi puncak musim hujan dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.
Penetapan status ini bukan sekadar formalitas, melainkan pendorong bagi seluruh jajaran Pemkab PPU untuk segera bergerak cepat melakukan mitigasi, fokus pada identifikasi dini risiko di empat kecamatan ; Penajam, Sepaku, Waru dan Babulu.
Apel Kesiapsiagaan Gabungan yang digelar Senin (1/12/2025) menjadi momentum konsolidasi vital. Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin mengeluarkan instruksi yang tegas dan terperinci untuk memastikan PPU siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia mengatakan, bencana di daerah lain harus menjadi pelajaran berharga.
“Kita perlu memitigasi dan meminimalisir potensi bencana di daerah kita. Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama, terutama menghadapi curah hujan tinggi dan potensi hidrometeorologi lainnya,” ucap Waris.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar yang juga merangkap sebagai Ex Officio Kepala BPBD PPU. Ia memerintahkan respons yang proaktif dan mikro, yaitu memetakan ulang secara rinci wilayah rawan di empat kecamatan.
“Yakni identifikasi dini, BPBD dan SKPD terkait diminta segera mengidentifikasi titik-titik rawanbencana, mulai dari tingkat camat, lurah, hingga kepala desa, serta segera lakukan tindakan preventif,” terang Tohar.
Ia juga mewanti-wanti seluruh pejabat wilayah agar memahami dan bertindak sesuai koridor hukum, yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Kita perlu belajar dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra. Kesiapsiagaan dan mitigasi adalah kunci agar daerah kita siap menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana lain,” katanya.
Apel tersebut sekaligus menguji kesiapan operasional personel dari BPBD, Satpol PP, Damkar, dan Dinas Sosial, memastikan bahwa personil, perlengkapan, dan jalur komunikasi aktif berfungsi optimal.
Tohar menutup dengan menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab kolektif. Selain upaya struktural pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dalam kepedulian lingkungan dan mitigasi risiko di sekitar mereka didorong sebagai lapisan pertahanan pertama PPU. (Adv)
