Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Penguatan demokrasi dan kesejahteraan sosial memiliki hubungan yang erat. Demokrasi yang kuat dapat menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan sosial, sementara kesejahteraan sosial yang merata dapat memperkuat stabilitas demokrasi.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi Saputra dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-7 yang diselenggarakan di Rt 35, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan – Kalimantan Timur, Selasa (29/7/2025).
Menurut NuSa sapaan karibnya, politik dan kesejahteraan sosial memiliki keterkaitan yang erat.
“Politik, melalui kebijakan dan kekuasaan yang dimiliki, dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,” papar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
NuSa menjelaskan kegiatan Penguatan Demokrasi merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No 36 Tahun 2010, serta keputusan DPRD Provinsi Kaltim mengenai fasilitasi pendidikan politik.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang demokrasi politik dan ekonomi dalam kerangka Pancasila.
“Demokrasi politik menekankan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, seperti hak pilih, kebebasan berpendapat, dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan,” ujar NuSa.
Sementara demokrasi ekonomi, mengedepankan asas kebersamaan dan keadilan sosial seperti tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. “Negara wajib mengendalikan sektor strategis demi kesejahteraan rakyat. Bukan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan segelintir orang,” tegasnya.
NuSa juga menyinggung konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia yang memiliki sistem jaminan sosial terbaik, sementara Indonesia mulai menerapkan konsep serupa lewat program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Politik adalah alat untuk menyalurkan kebijakan sosial seperti subsidi, bantuan, dan layanan publik. Stabilitas politik yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kegiatan bertema Keterkaitan antara Politik dan Kesejahteraan Sosial ini menghadirkan narasumber Kepala UPTD Puskesmas Margo Mulyo, dr. Dekrita Ria Hanani, MARS.
Dihadapan puluhan warga, dr. Dekrita menyampaikan pentingnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini digencarkan pemerintah,
“Ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Cek kesehatan gratis bukan hanya saat ulang tahun, tapi kini bisa dilakukan lebih rutin sesuai kondisi masing-masing di fasilitas kesehatan terdekat,” jelas dr. Dekrita.
Ia menyayangkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini. “Banyak yang takut memeriksakan diri karena takut menerima kenyataan. Padahal program ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini,” katanya.
Dekrita juga mendorong warga agar lebih aktif menjaga kesehatan, tidak hanya menunggu sampai sakit. “Biasanya baru ke puskesmas kalau sudah pegal, sakit, atau merasa sedih. Padahal pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ungkapnya.
Sementara Ketua RT 35, Kurniansyah menyatakan kegiatan ini sangat perlu, terlebih lagi disampaikan langsung anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra.
“Warga kami bertanya-tanya yang mana Pak Nurhadi. Warga hanya sering lihat di mobil ambulans yang melintas dijalan saja,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama warga, sekaligus ajakan untuk bersama membangun kesadaran politik dan kesehatan demi kesejahteraan bersama. (dwn)
