Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN– Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis. Guna menindaklanjuti, DPRD Provinsi Kaltim melalui seluruh anggotanya menjalankannya dengan menggelar sosialisasi Penguatan Demokrasi didapilnya masing-masing.
Nurhadi Saputra, salah satu anggota DPRD Kaltim Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Balikpapan menggelarnya di Jalan Arjuna I Gunung Polisi, RT 48, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Sabtu (24/1/2026),
Bertema Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis, kegiatan berlangsung humanis dan penuh dialog itu disambut antusias oleh masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pembekalan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya demokrasi dan peran partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan demokrasi hingga ke wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim, agar kehidupan demokrasi berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Nurhadi Saputra menyoroti pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan. Ia menyebutkan bahwa secara administratif jumlah penduduk Balikpapan tercatat sekitar 800 ribu jiwa, namun secara faktual di lapangan diperkirakan telah melampaui satu juta jiwa.
“Banyak pendatang yang bekerja atau menetap di Balikpapan, namun belum mengurus perpindahan administrasi kependudukan. Ada yang datang untuk bekerja, berlibur, hingga akhirnya menikah dan menetap di sini. Hal ini menyebabkan data administrasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil,” ujarnya.
Ia berharap, dengan pertumbuhan kota yang pesat, Balikpapan dapat terus berkembang menjadi kota yang lebih baik dan tertata, seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Nurhadi menegaskan keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan saat pemilihan umum, tetapi juga dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Partisipasi publik yang kuat merupakan fondasi utama bagi terwujudnya tata pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat sipil, dan warga menjadi kunci agar partisipasi tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar berdampak dalam pengambilan dan pengawasan kebijakan publik,” tegasnya.
Partisipasi Warga Jadi Pondasi Utama
Sementara anggota DPRD Balikpapan, Ari Sanda yang turut mendampingi menyatakan, dinamika pembangunan di Kaltim yang semakin kompleks, termasuk peran strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut peningkatan kualitas partisipasi publik.
“Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang memberikan masukan, kontrol, dan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah daerah,” katanya.
Dirinya mengajak masyarakat aktif mengawasi Pembangunan serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana aspirasi dan kritik kebijakan pemerintah.
“Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat mengontrol kebijakan publik secara langsung dan terbuka, salah satunya media sosial,” ucapnya.
Ari Sanda yang menjabat Sekretaris Komisi III ini menegaskan tidak ada jarak antara DPRD dan masyarakat.
“Untuk itulah kami berkomitmen tetap responsive dan terbuka terhadap aspirasi warga demi percepatan pembangunan di Kota Balikpapan,” ungkapnya.
Ketua RT 45 Kelurahan Baru Ilir, Irwan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dapat didengar, dicatat, dan diperjuangkan, khususnya terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan hasil yang baik bagi kita semua,” pungkasnya. (loh)
