Kacamatanegeri.com, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2029 oleh Ketua Umum PBSI Pusat, M. Fadil Imran.
Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026), dan dihadiri jajaran pengurus PBSI, insan olahraga, beserta 13 Pengprov PBSI se-Indonesia yang juga dilantik.
Dalam kesempatan itu, Mudyat Noor menegaskan komitmennya membawa PBSI Kaltim semakin maju dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, pembinaan atlet usia dini dan penguatan kompetisi menjadi fokus utama kepengurusan PBSI Kaltim ke depan.
“PBSI Kaltim akan berupaya semaksimal mungkin memajukan dunia bulu tangkis di Kaltim. Saat ini kami juga tengah melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya Kejuaraan Nasional Sirkuit Nasional (Sirnas) B. Mudah-mudahan kegiatan ini terus membantu meningkatkan kemampuan para atlet kita agar mampu bersaing di kancah nasional hingga internasional,” kata Mudyat Noor.
Ia juga menyampaikan bahwa olahraga bulu tangkis memiliki potensi besar untuk berkembang di Kaltim. Karena itu, diperlukan sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembinaan dapat berjalan berkelanjutan dan menghasilkan prestasi nyata.
Mudyat Noor berharap kepengurusan baru PBSI Kaltim dapat menjadi wadah yang solid dalam membangun ekosistem olahraga bulu tangkis yang profesional, kompetitif, dan berorientasi pada prestasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembinaan atlet muda sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan olahraga di daerah.
Dengan pelantikan tersebut, diharapkan PBSI Kaltim mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Kaltim di berbagai ajang bergengsi, baik tingkat nasional maupun internasional.
Adapun 13 pengurus Pengprov PBSI yang dilantik antara lain Pengprov PBSI Banten, Kalimantan Utara, Papua pegunungan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara. (hms6/pemkabppu)
