KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan ganda yakni menjadi tuan rumah IKN sekaligus mengatasi birokrasi yang lamban.
Menanggapi tuntutan ini, Bupati PPU, Mudyat Noor, mendesak ASN di wilayahnya untuk segera bertransformasi, meninggalkan pola kerja lama dan menjadi aparatur yang adaptif dan responsif.
Penekanan ini disampaikan Mudyat usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakornas 2025 yang mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita” menjadi momentum krusial bagi PPU. Bupati melihat arahan nasional ini sebagai peta jalan yang harus segera diimplementasikan untuk menjamin kualitas pelayanan publik di wilayah yang kini menjadi sorotan nasional.
“ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” ucapnya.
Mudyat menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep. Aparatur PPU dituntut untuk profesional, inovatif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Daerah harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas,” sebutnya.
Kecepatan adaptasi ASN PPU menjadi kunci penting, mengingat wilayah ini membutuhkan tata kelola yang lincah dan efektif untuk menyeimbangkan pembangunan IKN di Sepaku dan kebutuhan masyarakat di tiga kecamatan lainnya.
Sinergi dan Kolaborasi Jadi Pondasi Penting
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, dalam forum Rakornas tersebut turut memperkuat desakan bagi pemerintah daerah untuk bertransformasi.
Zudan menekankan bahwa manajemen ASN harus berubah total, mengadopsi pendekatan berbasis data, manajemen talenta, serta tata kelola yang adaptif.
Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang didorong BKN menjadi fondasi penting untuk percepatan reformasi birokrasi yang efektif sebuah tantangan yang sangat relevan bagi PPU sebagai daerah penyangga IKN.
“Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi,” tambah Zudan. (Adv)
