Kacamatanegeri.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tuan rumah peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX yang berlangsung semarak syarat makna di halaman gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Jumat (25/4/2025).
Bahkan Kota Balikpapan patut berbangga karena termasuk dalam 10 kota dengan kinerja terbaik secara nasional, bersama kota-kota lain seperti Surakarta, Denpasar, dan Tangerang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bertindak sebagai inspektur upacara yang bertema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.
Sejumlah pejabat hadir dalam upacara, di antaranya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Seno Aji, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, serta 23 kepala daerah penerima penghargaan kinerja pemerintahan terbaik se-Indonesia.
Pasukan upacara terdiri dari gabungan berbagai elemen, antara lain ASN Pemkot Balikpapan, guru, camat, lurah, tenaga kesehatan, Satpol PP, Dishub, PDAM, serta unsur masyarakat.
Wamendagri, Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus terus dijaga agar mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Setelah 29 tahun berjalan, menurutnya, otonomi daerah perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa banyak daerah telah menunjukkan capaian membanggakan. Namun, masih ada pula daerah yang memerlukan bimbingan dan pengawasan lebih lanjut. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang responsif, berjiwa kolaboratif, serta mampu membangun kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat.
Bima menilai bahwa kepala daerah perlu membuka diri terhadap kolaborasi lintas sektor, memperkuat model pentahelix, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kreatif.
Menurut Bima, dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip kesatuan seperti Indonesia, peran pemerintah pusat bukan sekadar sebagai pengendali, melainkan mitra strategis daerah.
Ia menyebutkan saat ini Kementerian Dalam Negeri terus mengedepankan prinsip sinkronisasi, akselerasi dan sinergi untuk memastikan bahwa kebijakan pusat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat daerah.
“Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu penting yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan daerah ke depan, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga penyederhanaan regulasi.
“Penerapan meritokrasi dan reformasi birokrasi di daerah merupakan langkah mutlak jika ingin mempercepat Pembangunan,” katanya.
Menanggapi beberapa perdebatan terkait program nasional dan kewenangan daerah, Bima menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi, melainkan pada upaya memperkuat sinergi untuk mendorong kemajuan daerah.
“Program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih justru harus dilihat sebagai peluang strategis bagi daerah untuk mempercepat capaian Pembangunan,” ucapnya.
Bima diakhir sambutannya mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang membumi. Ia mengajak para kepala daerah untuk tidak hanya hadir saat momentum politik seperti Pilkada, tetapi juga turun langsung merasakan keresahan masyarakat setiap hari.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat. Jadi mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*/dwn)
