Kacamatanegeri.com, PPU- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhajir memaparkan, beberapa faktor yang menjadi penghambat realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain keterbatasan material dan sulitnya mencari tenaga kerja lapangan.
Hal ini disampaikannya usai Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok), BKAD Kabupaten PPU saat melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dihelat di Aula Lantai III, Kantor Bupati PPU, Rabu (13/11/2024).
Kata Muhajir, realisasi ini dipengaruhi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdekatan dengan PPU. Sehingga turut bersaing dalam memperebutkan sumber daya tersebut.
“Karena berbarengan dengan pembangunan IKN juga. Seperti material agregat yang semua itu dari daerah Palu. Kemudian, kedua persoalan pekerja yang kemungkinan terpecah-pecah dengan banyaknya pekerjaan fisik di IKN, sehingga sulit mencari pekerja. Jadi, itulah tadi yang kita identifikasi,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menekankan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OPD.
Muhajir berharap, setiap pimpinan OPD dapat memberikan dorongan kepada pejabat pelaksana teknis untuk mempercepat realisasi yang tertunda.
“Oleh karena itu, kita korelasikan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu kita minta untuk mengejar progres,” pungkasnya.
Dari hasil pencermatan, Muhajir mengungkapkan, secara keseluruhan progres realisasi keuangan PPU telah mencapai sekitar 60 persen dari 35 OPD yang ada.
Sedangkan untuk masing-masing OPD, rata-rata telah mencapai di atas 50 persen. Namun, terdapat beberapa OPD yang masih perlu ditingkatkan.
Meski demikian, ia optimis target realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 95 persen dapat tercapai.
“Berdasarkan perhitungan kami, juga sudah memanggil SKPD untuk rekonsiliasi belanja sampai dengan 30 Desember, itu yang kita dapatkan angka itu,” tutupnya. (*/ni/d1)
