Makmur Marbun Pacu Realisasi APBD PPU Percepat E-Katalog

Daerah384 Dilihat
banner 468x60

PPU- Dalam rapat pengendalian operasional kegiatan dan evaluasi capaian fisik dan keuangan. Pejabat (pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, menyatakan baru sekitar 40 persen dari anggaran yang sudah disetujui tahun ini yang berhasil digunakan.

“Sekarang realisasi APBD kita masih rendah, yakni masih di tahap 40 persen dari target 70 persen,” ucap Makmur saat ditemui awak media usai rapat di Aula Kantor Bupati PPU, Rabu (28/8/2024).

banner 336x280

Padahal, ia menyebut telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) untuk melaksanakan pembangunan daerah. Arahan tersebut diimplementasikan melalui penganggaran kegiatan pemerintah daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Salah satunya untuk membangkitkan perekonomian daerah,” ringkasnya.

Adapun besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan. Awalnya ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun, namun setelah dilakukan perubahan anggaran, jumlahnya menjadi sekitar Rp2,9 triliun.

“Kegiatannya sudah berjalan tapi karena pembayarannya per termin sehingga pencairannya disesuaikan. Inilah yang mempengaruhi,” ungkap Makmur Marbun.

Ia menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan realisasi anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah pada administrasi yang dimaksimalkan guna menghindari hambatan dalam penyaluran APBD.

Oleh karena itu, ia menugaskan Inspektorat Kabupaten PPU untuk memberikan pendampingan kepada setiap OPD agar dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga anggaran dapat terserap secara optimal.

Baca Juga :  Tohar Sampaikan 3 Poin Penting Hadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Jelang Pilkada 2024

“Saya tidak mau seperti tahun lalu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) cukup besar,” imbuhnya.

Makmur Marbun berharap pendampingan dan kinerja OPD dapat mempercepat realisasi APBD, termasuk proses E-Katalog. Selain itu, ia juga meminta laporan dari setiap perangkat daerah untuk melakukan kajian mendalam terkait masalah yang menghambat serapan anggaran tahun 2024.

“”Kalau itu berjalan, artinya ekonomi masyarakat juga berjalan,” harapnya.(*/ni/d1)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *