Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengambil langkah serius untuk mewujudkan kedaulatan digital dilingkup pemerintahan.
Hal ini dikarenakan selama bertahun-tahun bergantung pada layanan jaringan milik Telkom, kini PPU berupaya membangun sistem jaringan mandiri yang dinilai lebih efisien dan transparan.
“Selama ini, seluruh pengelolaan jaringan intra pemerintahan masih bergantung pada penyedia eksternal. Kami tidak punya kontrol langsung terhadap alokasi bandwidth ke masing-masing unit kerja,” ungkap Syafruddin Lamato, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Syafruddin, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah hambatan dalam tata kelola layanan digital. Di antaranya adalah sulitnya memetakan kebutuhan jaringan berdasarkan beban kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD), maupun unit pelayanan publik.
“Bayangkan, kami keluarkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar per tahun untuk kebutuhan jaringan di seluruh OPD, kelurahan, hingga kecamatan. Tapi kami tidak bisa atur distribusinya secara langsung,” ujarnya.
Maka dari itu, lanjut dia, Diskominfo mulai menyusun skema pengembangan jaringan dan server internal, termasuk perangkat keras dan lunak pendukung lainnya. Langkah ini diyakini bisa menekan pengeluaran jangka panjang dan memberi fleksibilitas penuh bagi pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya digital.
Baca Juga : https://kacamatanegeri.com/diskominfo-ppu-terima-usulan-tempat-pemasangan-wifi-gratis-di-kecamatan/
Syafruddin menyebut bahwa sejumlah daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Kediri telah membuktikan bahwa pengelolaan jaringan secara mandiri lebih efisien. “Mereka beli bandwidth sendiri, kelola sendiri, dan bisa langsung memonitor penggunaannya. Itu model yang ingin kami tiru,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur jaringan lokal ini juga dianggap sebagai bagian penting dari kesiapan PPU menyambut transformasi digital nasional, apalagi posisinya sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukan semata soal infrastruktur IT. Ini tentang kesiapan sistem pemerintahan menghadapi era digital. Kita ingin punya sistem yang responsif, efisien, dan mendukung pelayanan publik yang cepat,” tegas Syafruddin.
Ke depan, Diskominfo berharap dukungan penuh dari berbagai pihak agar rencana ini bisa terealisasi secara bertahap.
“Dengan jaringan milik sendiri, kami ingin memastikan seluruh pelayanan digital berjalan optimal tanpa hambatan teknis yang selama ini muncul akibat ketergantungan pihak ketiga,” ungkapnya. (ryn/adv)
