KACAMATANEGERI.COM, PPU – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin meminta seluruh kepala dinas (Kadis) dan jajarannya untuk tidak “pelit” dalam memberikan informasi kepada awak media.
Permintaan tegas ini disampaikan Wabup sebagai upaya menciptakan opini publik yang baik dan transparan. Ia mewanti-wanti akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat, khususnya yang tidak memberikan pelayanan informasi yang baik, melalui agenda job fit yang akan segera digelar.
Dalam pernyataannya, Waris secara lugas meminta media untuk melaporkan langsung kepadanya jika terdapat kepala bidang (Kabid) atau kepala seksi (Kasi) yang menolak atau tidak memberikan informasi serta pelayanan yang baik kepada wartawan.
“Kalau ada kepala tinas tidak memberikan informasi, kasih tahu saya. Sebentar lagi tanggal 17 diadakan job fit. Nanti kita lihat yang mana ini itu,” katanya, Minggu (16/11/2025).
Ia menegaskan, transparansi dan pelayanan informasi yang baik merupakan salah satu cara untuk membangun opini yang positif di tengah masyarakat. Semua temuan mengenai pejabat yang tertutup akan dirangkum dan jadikan bahan evaluasi.
“Makanya kalau Kabid, Kasi, tidak mau memberikan informasi yang baik dan tak mau melayani kalian-kalian, lapor ke saya,” tegasnya.
Di kesempatan itu, ia juga berpesan kepada awak media agar selalu berpegang pada kode etik jurnalistik dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat merugikan citra Pemerintah Kabupaten Penajam.
“Itu salah satu berbuat opini yang baik, dan saya pesan jangan buat hoaks untuk Pemkab PPU,” terangnya.
Sekadar diketahui, Pemkab PPU bakal melaksanakan job fit Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) esselon II. Untuk di tingkat kabupaten meliputi kepala dinas, inspektur serta sekretaris daerah (Sekda). Setidaknya terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU yang pimpinannya masih Pelaksana tugas (Plt) dan masih kosong.
Lelang terbuka ini akan menyasar untuk jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). (Adv)
