Krisis Identitas Anak Terlantar, Pemkab PPU Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

banner 468x60

Kacamatanegeri.com, PENAJAM – Persoalan anak terlantar sering kali bukan sekadar masalah pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan terputusnya akses mereka terhadap masa depan akibat ketiadaan identitas hukum yang sah.

Menjawab tantangan krusial ini, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan komitmen penuh daerahnya dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim).

banner 336x280

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, sepuluh pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkab PPU, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Kolaborasi lintas sektor ini dirancang untuk memutus mata rantai hambatan birokrasi yang kerap menyulitkan anak-anak terlantar memperoleh hak dasar mereka.

“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” ucap Mudyat.

Menurut Mudyat, efektivitas program ini di tingkat kabupaten sangat bergantung pada gerak terpadu seluruh perangkat daerah. Mulai dari akurasi pendataan di lapangan hingga pendampingan berkelanjutan harus berjalan beriringan agar tidak ada satu pun anak di PPU yang terlewat dari jangkauan negara.

Pentingnya Keberpihakan Nyata

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh kepala daerah agar kesepakatan ini tidak berhenti sebagai seremoni di atas kertas. Ia menyoroti pentingnya keberpihakan nyata serta pelibatan sektor swasta dan BUMD melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menopang fasilitas kesehatan dan beasiswa anak.

Baca Juga :  Harmonisasi Program, Bupati PPU Tekankan OPD Tingkatkan Kinerja

“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy dengan nada tegas.

Dari sisi kepastian hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, memaparkan bahwa kendala utama anak terlantar selama ini adalah rumitnya proses penetapan wali yang berdampak pada terhambatnya penerbitan dokumen kependudukan. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pihak Kejaksaan menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan hukum penuh kepada pemerintah daerah guna mempercepat status perwalian.

Dengan dukungan hukum dari Kejaksaan dan kolaborasi pendanaan dunia usaha, Pemkab PPU optimistis langkah konkret ini akan menjadi fondasi kokoh dalam mencetak generasi muda yang terlindungi dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045. (Adv/d1)

banner 336x280