KACAMATANEGERI.COM, PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat mengantisipasi lonjakan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diprediksi signifikan menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) Desember mendatang.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten PPU, Marlina, menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan pihak Pertamina menjadi strategi utama untuk mencegah terjadinya kelangkaan.
“Kebutuhan BBM Desember nanti cukup tinggi, apalagi jelang Nataru. Kami harap tak terjadi kelangkaan di masyarakat,” ujar Marlina, Minggu (9/11/2025).
Pemkab PPU memegang kuota BBM bersubsidi tahunan yang telah ditetapkan Pertamina di awal tahun 2025. Kuota tersebut mencakup, solar bersubsidi 9.397.000 liter (9.397 KL), Pertalite 33.188.000 liter (33.188 KL).
Meskipun kuota telah ditetapkan, Pemkab PPU menegaskan tidak tinggal diam. Koordinasi intensif adalah kunci, terutama saat munculnya laporan awal kelangkaan, sehingga terakomodir dengan baik.
“Kami langsung berkoordinasi dengan Pertamina begitu mendengar kabar atau laporan bahwa BBM mulai langka di SPBU,” jelasnya
Untuk mengatasi kemungkinan kekurangan stok saat terjadi peningkatan permintaan mendadak, Pemkab PPU mengandalkan mekanisme yang telah disiapkan bersama Pertamina. Termasuk memanfaatkan ketersedian dari daerah lain untuk disuplai ke Kabupaten PPU.
“Biasanya diantisipasi ada pengalihan alokasi (kuota) dari daerah lain yang stoknya berlebih. Ini sering menjadi solusi cepat,” terangnya.
Menghadapi tahun mendatang, Pemkab PPU juga telah memulai proses pengajuan kuota BBM yang lebih akurat. Usulan penambahan kuota akan diajukan berdasarkan data kebutuhan riil yang dikumpulkan dari berbagai sektor di lapangan.
Data yang menjadi dasar usulan meliputi jumlah penduduk, kebutuhan nelayan dan petani, kebutuhan sektor UMKM dan data jumlah armada transportasi atau truk. Hal ini terkait transparansi untuk pemenuhan kuota tiap tahunnya.
“Dan semua instansi sudah mengirimkan data ke bagian ekonomi untuk meminta kuota di tahun berikutnya,” pungkas Marlina. (yd)
